Tulisan ini diminta yang bersangkutan untuk dinaikkan di kompasiana saya. Saya bertanggungjawab dan menyatakan bahwa tulisan ini asli dan bukan plagiat.
Apa yang terjadi pekan lalu di Papua, tepatnya 13 November, sebenarnya menjadi pertanda bahwa rakyat Papua sudah bosan dengan hiruk pikuk wacana tentang penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Mayoritas masyarakat bahkan melihat bahwa isu penolakan Otsus tak lebih sebagai isu yang digaungkan segelintir orang, dengan tujuan yang sama sekali tak berkaitan erat dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat akar rumput Papua.
Apa yang terjadi pada 13 November lalu? Tak lain dari penolakan segenap elemen masyarakat Papua---khususnya warga kota Jayapura yang saat itu dijadikan lokasi. Seluruh elemen warga tersebut menolak dilaksanakannya "Rapat Dengar Pendapat Umum" (RDPU) yang akan dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP). Mengapa? Umumnya seluruh elemen Papua yakin bahwa dengar pendapat, rapat umum, atau apa pun namanya, hanya akan melestarikan wacana penolakan Otsus, wacana yang sama sekali bukan merupakan aspirasi warga Papua, terutama kalangan akar rumput (grassroot).
Penolakan pada 13 November itu datang dari seluruh elemen warga Papua. Keputusan ini diambil melalui rapat yang tak hanya dihadiri Wali Kota Jayapura, melainkan juga Forkopimda Kota Jayapura, para tokoh agama, sekian banyak tokoh adat, para tokoh masyarakat dan para kepala kampung.
Aklamasi bulat yang menggumpal dalam rapat tersebut sampai membuat Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, tak hanya menyampaikan isi kesepakatan rapat yang menolak dilaksanakannya RDPU. Lebih jauh warga menyatakan kebulatan aspirasi bahwa Otsus tetap berlanjut di Kota Jayapura. "Kami menolak referendum atau apa pun namanya di Kota Jayapura," ujar Benhur.
Bagi Benhur yang mengetahui detil soal Otsus, yang harus dilakukan tak lain adalah evaluasi total pelaksanaan Otsus di Tanah Papua. Otsusnya sendiri baik dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat. "Tinggal dilakukan penegakan hukum bagi oknum yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan dana Otsus tersebut," kata Benhur.
Tidak hanya Benhur yang mungkin bisa dipandang sedikit sangsi karena dia seorang birokrat. Â Tokoh masyarakat Papua, Thaha Al Hamid, menyatakan dirinya merasa orang-orang yang disebutnya 'menyanyikan koor anti-Otsus' tak punya alasan kuat.
"Lagu yang terdengar itu tolak Otsus. Jika tolak Otsus, mestinya uang Otsus juga ditolak, bukan malahan uanya diterima," kata Thaha.
Thaha sendiri, yang sejak awal telah berjuang demi masyarakat Papua merasakan bahwa Otsus diberikan kepada Papua sebagai jawaban dan solusi dari aspirasi rakyat Papua yang menuntut referendum 20 tahun silam. Otsus diberikan bagi tanah Papua, kata Thaha, untuk kesejahteraan bagian rakyat Papua seutuhnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memang idealnya mereka yang berada di kota-kota Papua, yang hanya mendengar penolakan dari sebagian kecil warga itu turun mendatangi pelosok kampung dan desa di sekujur penjuru Papua. Â
Bila itu dilakukan, mereka yang sebelumnya hanya membaca, mendengar suara koor anti-Otsus dari media, baik media massa atau pun medsos, akan menyaksikan bahwa perpanjangan otonomi khusus di Papua sangat didukung seluruh masyarakat Bumi Cendrawasih. Sebagai warga asli, mereka sudah merasakan keuntungan dari otsus jilid 1, yang menjadikan Papua semakin maju.
