Mohon tunggu...
Kertas Putih Kastrat (KPK)
Kertas Putih Kastrat (KPK) Mohon Tunggu... Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM IKM FKUI 2019

Kumpulan intisari berita aktual dan terkini yang ditulis dan disusun oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM IKM FKUI 2019. Narahubung: Ayers (LINE: ayers14)

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi

Suap Meikarta & James Riady: Lippo Group Kurang Beruntung?

30 Oktober 2018   07:15 Diperbarui: 30 Oktober 2018   14:34 0 0 0 Mohon Tunggu...
Suap Meikarta & James Riady: Lippo Group Kurang Beruntung?
642493-620-5bd7a705677ffb27ad798e36.jpg

Begitu mendengar dan mencium bau-bau kegagalan Meikarta dengan ditangkapnya Billy Sindoro, direktur operasional Lippo Group (15/10), oleh KPK, hal yang pertama kali terlintas di pikiran saya adalah sebuah candaan "kalau masuk 3 kali beruntun masukin bole ke ban baru bukan hoki." Sepertinya Lippo gagal pada percobaan ketiganya membangun kota mandiri baru setelah berhasil membangun Lippo Karawaci dan Lippo Cikarang. sebagai pengantar, Meikarta adalah sebuah mega proyek Lippo Group dengan nilai fantastis sebesar 278 T. Berlokasi di Cikarang dengan rencana luas lahan 23 juta m2 yang akan menampung lebih dari 250 ribu unit hunian, perkantoran, hotel bintang lima, dan pusat perbelanjaan yang tersebar ke dalam 100 gedung. Tidak hanya itu, Meikarta akan memiliki 100 Ha ruang terbuka hijau.Setidaknya itu mimpi besar dari Chairman Lippo Group, James Riady, anak dari orang terkaya nomor 9 di Indonesia (40 Miliar USD), Mochtar Riady.

Kasus suap yang terbongkar menjadi sebuah petir yang sepertinya bagi sebagian orang tidak terlalu mengagetkan mengingat ini bukan satu-satunya hambatan dalam pembangunan Meikarta. Setelah pengajuan izin untuk proyek Orange County pada 2014 seluas 350 Ha yang kemudian diperluas menjadi 500 Ha. CEO Meikarta, Budi Wijaya telah mengklarifikasi hal tersebut pada tahun lalu. Namun pada Agustus 2017, hambatan datang dengan Deddy Mizwar yang kala itu masih menjadi Wakil Gubernur Jabar meminta proyek Meikarta diberhentikan sementara. Alasannya? Tidak ada izin rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Memang aneh bagaimana masalah perizinan bisa menyandung proyek super besar oleh pengembang besar seperti Lippo dan menimbulkan banyak masalah. Masalah-masalah izin di tambah dengan kondisi perekonomian Lippo yang sempat kurang baik karena terlambatnya mereka melepas aset di pasar modal sehingga terjadi kekurangan dana segar. Namun, tidak mengherankan juga sebenarnya karena alur birokrasi dan masalah perizinan di Indonesia adalah masalah kronik bahkan bagi pengusaha besar. Mungkin inilah yang ingin dibantu selesaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan pembagian sertifikat dalam kunjungan-kunjungannya. Kejelasan kepemilikan itu memang diperlukan.

Sekarang soal perizinan dan kasus suap yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi. RTRW menjadi wewenang Pemkab seperti dalam klarifikasi oleh Ridwan Kamil lewat akun instagramnya. Wewenang pemerintah provinsi adalah rekomendasi tata ruang yang diberikan oleh Pemkab Bekasi. Dari perencanaan sebesar 500 Ha dan pengajuan sebesar 143 Ha, Pemprov Jabar telah mengeluarkan rekomendasi sebesar 85 Ha. Memang secara logika harusnya hanya 85 Ha saja yang sudah tepat dan pasti mengantongi izin. Sisanya? Statusnya mungkin masih bisa diperdebatkan. Kasus suap yang melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Tasin beserta jajarannya: Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi setidaknya menunjukkan indikasi keinginan pengembang untuk mempercepat perizinan.

Kesalahan utama yang dilakukan Lippo boleh jadi karena terlalu percaya diri dan sangat bombastis dalam pemasaran, promosi, dan marketing. Iklan yang bahkan dapat menaikkan nilai belanja iklan nasional dengan kontribusinya membeli iklan hingga 1T bisa jadi bukti betapa masif promosi Meikarta. Mungkin Lippo memang memiliki pengalaman hingga 67 tahun dalam masalah pengembangan properti, tetapi dalam membangun kota mandiri Lippo baru memiliki 2 contoh sukses: Lippo Karawaci dan Lippo Cikarang.

Sebenarnya gembar-gembornya promosi dan marketing ini adalah hal yang wajar untuk perumahan. Secara jangka pendek memang boros tetapi secara jangka panjang, perumahan sebagai unsought goods memang membutuhkan promosi gencar. Hal ini ditambah dengan demand yang tinggi mengingat Jabodetabek yang sekarang sudah sangat sesak, macet, dan tidak terlalu ramah secara ekonomi. Daerah pinggiran Jakarta menjadi pilihan.

Terlanjur masif dengan gembar-gembor iklan dan promosi, tetapi di sisi lain perizinan masih tersendat menimbulkan kekhawatiran bagi Lippo mereka akan mengecewakan konsumen dan ketakutan kemandekan proyek sehingga timeline terganggu. Akhirnya, ini adalah spekulasi berbasis kondisi yang terjadi, uang bermain di sini. Suap kepada pucuk kekuasaan dalam pemerintahan kabupaten Bekasi sebesar 7 M dari 13 M yang dijanjikan menjadi cara agar izin segera dikeluarkan. Pembangunan Meikarta memang terhambat, dengan adanya kasus ini entah bagaimana ke depannya Meikarta akan berlanjut.

Suap adalah tindakan pidana dan KPK sedang mendalami kemungkinan lainnya. Proses hukum yang berjalan harus tetap berlanjut tetapi bukan berarti dengan begini proses pembangunan otomatis berhenti. Konsumen menjadi perhatian penting yang harus dijadikan konsiderasi. Ada banyak sekali orang yang mengharapkan hunian murah itu untuk mereka tinggal. Entah siapa yang pertama kali melakukan pengaduan mengenai perizinan Meikarta sehingga KPK mengikuti hal ini hingga akhirnya menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, bisa jadi saingan bisnis yang melakukan. Perlu diingat KPK hanya melakukan pengusutan kasus korupsi yang terjadi, tanpa ikut campur masalah kelanjutan pembangunan. Meikarta masih terus dibangun.

Jika melihat UU no 8 tahun 1999, segala hal harus dilakukan untuk melindungi konsumen. Maka itu berarti jika memang diperlukan, negara harus ikut hadir dalam permasalahan ini. Hal ini juga disampaikan oleh YLKI. Masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan orang per orang. Ketakutan konsumen karena mereka menghadapi orang-orang kaya dengan power memang beralasan. Oleh karena itu, beraliansilah dan datang sebagai sebuah kesatuan konsumen yang dirugikan. Kosumen berkedudukan sebagai orang yang beriktikad baik, seperti dalam kasus umroh, sehingga harus menjadi subjek yang dilindungi. Terlebih ini menyangkut objek fisik (rumah).

Sekarang pertanyaannya, siapa penanggung jawab utamanya? Dapatkah James Riady ikut terjerat? Perlu diketahui bahwa Meikarta adalah proyek yang digarap anak perusahaan PT Lippo Cikarang, PT Mahkota Sentosa Utama. Tanggung jawab badan usaha bersifat independen sehingga hal yang menimpa anak perusahaan tidak dapat dituduhkan ke atas. Ingatlah, meskipun sekarang hanya melibatkan subjek hukum perseorangan bukan tidak mungkin perusahaan dapat terjerat hingga terparahnya adalah dibubarkan. Soal James Riady, menarik untuk menanti apakah di masa Jokowi akan tercatat 2 taipan besar setelah sebelumnya Aguan, bos Agung Sedayu Group, yang terjerat suap proyek reklamasi.

Sejujurnya ada satu hal yang paling menarik bagi saya dan saya yakin pasti akan menjadi "sudut pandang" yang sangat out of the box. Suap ini dikaitkan dengan peran menteri di Kabinet Kerja oleh kubu oposisi. Ya, tahun politik memang tidak bisa lepas dari saling serang. Namun, sepertinya sekarang sudah terlalu berlebihan. Semuanya selalu dikaitkan dengan nomor satu atau nomor dua di Pemilu 2019.

Sekali lagi, mungkin Lippo hanya kurang beruntung atau memang tidak sebegitu berbakat dan berkemampuan membangun kota mandiri. Mereka gagal dalam percobaan ke-3, dua yang sebelumnya hanya keberuntungan. Hanya sebuah lelucon dari anak-anak pemain bola jalanan.

-Kevin Tjoa-