Pasca Kekalahan Indonesia dari Brasil di WTO

Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa pemerintah akan membuka keran impor ayam beku dari Brazil pasca kekalahan Indonesia menghadapi gugatan Brasil di Dispute Settlement Body  atau Badan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dunia (DBS WTO). 

Sebelumnya sejak 2009, izin impor ayam dari negara eksportir daging ayam terbesar dunia itu memang tidak diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan karena produk daging ayam beserta turunannya sampai saat ini belum ada di dalam peraturan Kementerian Pertanian. 

Daftar positif impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan juga menambah kekesalan Brasil karena produk daging ayamnya berada di luar daftar positif tersebut. Yang menyebabkan ayam Brasil hanya diperuntukkan khusus dunia perhotelan, restoran, dan katering. Di samping itu, daging ayam dari Brasil tak berhasil memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti sertifikasi kehalalan dan kesehatan.

Brasil bersikeras bahwa menurut peraturan WTO, pembatasan dagang antarnegara hanya bisa dilakukan melalui tarif atau sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan kesehatan. Brasil menilai apa yang dilakukan Indonesia benar-benar telah melanggar asas perdagangan bebas yang saat ini dianut oleh hampir semua negara.

Pelanggaran asas perdagangan bebas yang sedang dilakukan pemerintah itulah yang membuat geram Brasil dan kemudian menggugat hal tersebut ke WTO. Gugatan sudah diajukan Brasil sejak tahun 2014 silam. Gugatan tersebut berupa upaya Brasil untuk membentuk sebuah Panel ke DBS WTO dengan kode kasus DS484: Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products. Namun, sebagian gugatan tersebut baru dikabulkan oleh DBS pada tahun 2017. 

DBS mengeluarkan putusan berisi tujuh ketentuan yang mana empat di antaranya dimenangkan oleh Brasil dan sisanya (tiga) dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia memenangkan ketentuan yang berupa diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor, persyaratan pengangkutan langsung dan pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam dimana Brasil dinilai gagal membuktikannya secara langsung karena tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran kebijakan yang tidak tertulis.

Sementara itu, empat ketentuan yang dimenangkan Brasil adalah berupa daftar positif impor, persyaratan penggunaan produk impor, prosedur perizinan impor, menetapkan persyaratan pencantuman tetap data jenis, dan penundaan proses penerbitan sertifikasi kesehatan (yang mana hingga tahun 2019 ini proses penerbitannya masih terkatung-katung). 

Pasca gugatan yang diajukan Brasil disetujui oleh DBS WTO, pemerintah Indonesia nihil dalam mengajukan banding atas putusan dari gugatan Brasil. Akibatnya, pemerintah berusaha segera merevisi peraturan-peraturan yang kontradiktif dengan keputusan DBS dan menyesuaikannya. Untuk memberi waktu dalam proses penyesuaian itu, pemerintah menerapkan sebuah skema switch import goods ayam dengan daging sapi dari Brasil.

Pemerintah berdalih bahwa kebutuhan ayam dalam negeri saat ini sudah sangat tercukupi, malahan kerap  terjadi oversupply yang menyebabkan harganya anjlok hingga lebih dari separuh harga normalnya. Dibukanya keran impor ayam jelas merugikan para peternak ayam yang sudah merugi sebelumnya, makin merugi lagi sesudahnya.

Di sisi lain, penawaran daging sapi domestik di Indonesia masih sangat kewalahan menghadapi permintaannya. Maka dari itu, celah kebutuhan sapi yang masih sangat tinggi ini adalah solusi paling masuk akal untuk menggantikan impor ayam.