Politik Desentralisasi dan Lahirnya Pemimpin Hebat dari Pilkada

Surabaya merupakan contoh bagus keberhasilan Pilkada. Secara praktisnya, harus kita akui bahwa pelaksanaan politik desentralisasi di Indonesia masih belum sesuai harapan. 

Sudah banyak studi yang menguraikan masalah-masalah di dalam politik lokal yang berkembang di Indonesia. Meski demikian, Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini barangkali bisa menjadi salah satu contoh mengenai cukup berhasilnya demokratisasi di tingkat lokal.

Hal itu, dibuktikan dengan berbagai macam capaian yang didapat oleh Kota Surabaya tersebut. Diantaranya, sebagaimana yang dilansir dalam Detik News 31 Mei 2019, yakni angka kemiskinan yang menurun 5 persen, tidak hanya itu, turunnya angka kemiskinan tersebut, diikuti pula dengan naiknya daya beli masyarakat yang naik dari angka 13 persen menjadi  47 persen dalam kurun 2010-2017. 

Selain itu, angka pertuumbuhan ekonomi di Surabaya pun menunjukkan kenaikan, dalam kurun waktu 2011-2017, kenaikan itu mencapai 6,73 persen. Risma pun membeberkan mengenai angka indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya yang mencapai 81,73 persen.

Dalam soal pemberdayaan, salah satu dari kebijakan Tri Rismaharini yang perlu diapresiasi, yakni keberpihakannya kepada pihak-pihak yang tercecer, seperti pengamen, pengemis dan sebagainya. 

Salah satu contohnya, yakni sebagaimana yang terangkum dalam studi Lany Erinda Ramdhani yang berjudul  "Fenomena Kepemimpinan Fenomenal" (2015), Risma mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan pengemis dan pengamen, para pengemis di Kota Surabaya ini diberikan pelatihan agar ke depan bisa mendapat pekerjaan yang jauh lebih layak, sementara untuk pengamen, Rismaharini menjadikan mereka sebagai musisi jalanan dengan penghasilan 2,5 juta sebulan dengan catatan hanya mengamen pada satu titik atau tempat saja.

Berbagai prestasi Kota Surabaya tersebut, tidak bisa dilepaskan dari andil Tri Rismaharini selaku pemimpin daerahnya. 

Tri Rismaharini, sebagaimana yang terangkum dalam studi  Maichal dan Christian Budiman Urbanus yang berjudul "Karakteristik Bureaucratic Enterpreneur pada Walikota Surabaya" dianggap memiliki karakter bureaucratic enterpreneur, yang meliputi sebuah motivasi yang tulus untuk menyejahterakan rakyat Surabaya dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, jujur yang dibuktikan dengan pemerintahannya yang selalu menjungjung transparansi.

Kemudian selalu berinovasi untuk melakukan transformasi pada praktik-praktik birokrasi lama yang buruk dan menggantinya dengan praktik-praktik birokrasi yang lebih efektif dan efesien, dan selalu menjungjung integritas bahkan meskipun perubahan yang dilakukan tersebut mengusik oknum yang selalu meraih keuntungan dari praktik-praktik kotor dalam dunia birokrasi dan hal itu tentu saja mengundang sebuah resiko.

Berbagai macam prestasi di Kota Surabaya tersebut, secara intinya, karena pemerintah daerah berhasil membangun apa yang disebut sebagai good governance. 

Secara konseptual, Menurut Siti Aminah dalam buku (Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal: 2014),  good governance dipahami sebagai serangkaian proses pengelolaan pemerintahan yang melibatkan semua stekeholder yang ada di daerah dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan, serta manusia untuk kepentingan semua pihak (pemerintah, swasta dan rakyat) dalam cara-cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas.