Ketika pembatasan fisik untuk bertemu, maka ruang gagasan harus diperlebar. Sehingga masyarakat dalam menentukan calon pilihannya betul-betul karena gagasan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah.
Dalam rangka menghindari penyebaran covid-19 di perhalatan Pilkada, kampanye digital sepertinya harus menjadi opsi wajib saat ini. KPU diharapkan dapat memfasilitasi para calon dan masyarakat secara luas melalui platform media online. Oleh karena, pertemuan udara lebih memungkinkan untuk menghindari wabah covid-19.
Selain tuntutan akibat covid-19, secara faktual keberadaan perangkat digital di zaman sekarang sudah tidak bisa dihindarkan, tak terkecuali dalam ranah politik. Teknologi informasi seperti sudah melekat dengan keseharian masyarakat.
Menurut pakar komunikasi digital Anthony Leong menyatakan kampanye digital yang tepat merupakan senjata ampuh dalam mengalahkan pejawat (incumbent) dalam Pilkada. Sebab, dinamika era politik mulai mengalami perubahan baik secara teknikal maupun fundamental.
Sebagai contoh, Pilgub DKI Jakarta 2017 yang memenangkan paslon Anies-Sandi tidak lepas dari peran kampanye digital. Efek kampanye digital dapat dilihat dari percepatan elektabilitas pasangan Anies-Sandi yang sebelumnya tertinggal dari pasangan pejawat Ahok-Jarot secara singkat meningkat dan menyalip.
Di Amerika, kemenangan Obama 2007-2008 membuktikan efektivitas Internet dalam memfasilitasi komunikasi politik antara elite dengan sipil yang salah satunya menjadi penentu kemenangan calon presiden dari ras marginal di Amerika yakni kulit hitam (Edge, 2010).
Kampanye digital, juga sangat efisien dari segi penyelenggaraan dan anggaran. Oleh sebab itu, sesungguhnya situasi saat ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil momentum perubahan dari model kontestasi politik yang berbiaya mahal, elitis, dan menguras energi menuju kontestasi yang efektif dan efisien.
Jumlah pengguna internet di Indonesia yang besar dan terus merata, merupakan modal untuk arus perubahan. Riset yang dirilis We Are Social pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah penguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, dengan total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta.Â
Dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna. Sementara itu, pengguna internet mobile jauh lebih banyak hampir 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 338 juta.
Kondisi di atas tentunya patut menjadi landasan pemerintah dan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dalam upaya pemenuhan hak politik warga dan terjaminnya keselamatan warga.
Digitalisasi dalam Pilkada sudah semestinya tersedia hingga pelosok-pelosok agar semua warga mendapat akses kemudahan informasi. Dengan begitu sudah tidak perlu lagi calon memobilisasi massa dalam jumlah besar. Jika tetap memaksakan maka mekanisme sanksi tegas menanti.
