Mohon tunggu...
Reza Fahlevi
Reza Fahlevi Mohon Tunggu... Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

"Bebek Berjalan Berbondong-bondong, Elang Terbang Sendirian"

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara

Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Jalan Terus

23 September 2020   17:03 Diperbarui: 23 September 2020   19:17 24 2 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Jalan Terus
Ilustrasi debat kandidat Pilkada 2020 yang bertrmakan penanganan Covid-19 - Foto: Adam/Katapublik

Pilkada 2020 TETAP HARUS DIGELAR. Atas alasan satu dan lain hal, tentu pergantian kepemimpinan daerah mau tidak mau mesti terus bergulir supaya birokrasi pemerintahan tidak terhenti. Apalagi saat ini, kita menghadapi wabah korona yang menuntut pemimpin leluasa mengambil keputusan yang tidak biasa.

Namun tantangannya saat ini bagaimana menghindari agar perhelatan Pilkada ini tidak menjadi kluster baru korona. Saat pembukaan pendaftaran Pilkada pada 4-6 September lalu, tanpa diduga sempat terjadi kerumunan massa pendukung paslon.

Hal demikian, kemungkinan bukan mustahil akan juga terjadi pada masa kampanye. Barangkali peristiwa tersebut bentuk dari antusias masing-masing warga menyambut Pilkada karena kandidat idolanya akan bertarung dalam pesta demokrasi lokal ini.

Melihat risiko kerumunan massa terkait Pilkada tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemendagri terus mengevaluasi, dan menyiapkan langkah antisipasi agar protokol kesehatan ditaati tiap orang. Menurut Mendagri Tito Karnavian, massa yang berkerumun itu karena hendak menunjukkan diri (show off force) sekaligus ketidaktahuan mereka tentang aturan KPU tentang larangan berkerumun.

Padahal KPU sudah dibekali PKPU No.10/2020 yang membatasi jumlah orang saat berkampanye. Aturan ini merupakan perubahan dari PKPU No.6/2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Sekaligus KPU juga menyiapkan PKPU dalam kaitan kampanye Pilkada ketika kondisi normal.

Sehingga dibutuhkan sosialisasi regulasi tersebut agar lebih masif, dan menjadi tanggungjawab paslon kepala daerah untuk mengedukasi para loyalisnya. Dalam Pasal 58 ayat 1 huruf b dalam PKPU No.10/2020 tertulis adanya pembatasan peserta pertemuan (tatap muka maupun dialog) paling banyak 50 orang.

Sebagaimana Pasal 59 huruf a1, debat kandidat juga mengatur maksimal sebanyak 50 orang, sedangkan Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 2 huruf d menjelaskan rapat umum hanya diperbolehkan dihadiri 100 orang.

Namun pembatasan jumlah orang itu berbeda dengan rancangan perubahan PKPU No.4/2017 tentang kampanye Pilkada yang menyebut pertemuan dibatasi sesuai kapasitas tempat atau paling maksimal 2.000 orang bagi tingkat provinsi dan 1.000 orang untuk level kabupaten/kota. Maka penyelenggara Pilkada mesti menjernihkan multitafsir atas aturan yang ada.

Apabila hal itu yang terjadi, jumlah ribuan orang ini berpotensi memperluas penyebaran Covid-19 yang cukup membahayakan. Sebab korona menjangkiti seseorang tidak mengenal kasta atau kelas sosial, bahkan sudah banyak kepala daerah atau pejabat yang terjangkit dan terpaksa meninggal.

Regulasi demi menjaga protokol kesehatan sudah tersedia. Biasanya kendalanya terletak dari pengawasan, implementasi dan penindakannya. Penyelenggara Pilkada, yaitu KPU perlu melibatkan banyak pihak untuk mengawal demi memastikan tidak ada pelanggaran.

Sehingga teknis kerja yang rigid, sistematis dan terukur perlu dirumuskan. Pakta Integritas perihal ini sudah disepakati pihak-pihak terkait. Tinggal menunggu komitmen paslon untuk juga menerapkannya sesuai hukum yang berlaku.

Terlepas dari itu, sebagian elemen masyarakat sipil kerap mengusung narasi penundaan Pilkada, dengan alasan kemungkinan akan jadi kluster korona. Sebab dalam UU No.10/2016 tentang Pilkada dianggap punya peluang menundanya meskipun sejauh ini pemerintah belum berencana melakukan itu. 

Jika memang ditunda, sebaiknya hanya berlaku pada daerah dengan tingkat penyebaran korona tertinggi. Bukan untuk membatalkan secara keseluruhan Pilkada.

Tapi biasanya, pertentangan dengan masyarakat sipil akan mengalami polemik yang berkepanjangan, sehingga terbuka ruang negosiasi untuk mencari solusi bersama. Inilah bentuk demokrasi yang sehat, dimana perbedaan pendapat justru memperkaya, dan pemerintah selalu dengan tangan terbuka menerima masukan yang konstruktif.

Kuncinya, agar Pilkada berlangsung adil, damai dan aman dari risiko kesehatan, dibutuhkan, konsistensi dan ketegasan dengan semangat persuasif dan humanisme demi mengawal berjalannya protokol kesehatan. 

Jika ditetapkan sanksi, sekiranya jangan terjebak dalam politik praktis yang menguntungkan salah satu paslon tertentu agar rakyat dapat merayakan demokrasi dengan suka cita meskipun khawatir dengan adanya wabah korona yang entah kapan berlalu.

Yang jelas, Pilkada harus jalan terus. Tak ada yang bisa menjamin kapan pandemi ini berakhir dan sampai kapan vaksin yang masih diuji klinis saat ini bisa diproduksi massal. 

Tentu saja produksi hingga distribusi miliaran manusia di seluruh dunia atau 270 juta penduduk Indonesia yang masing-masing minimal dua kali menyuntikkan vaksin ke dalam tubuhnya membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Karena itu, di era disrupsi atau penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, kita hanya bisa berikhtiar untuk menjalani tatanan kehidupan baru, hidup berdampingan dengan COVID-19 dan Pilkada merupakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru di bidang politik yang merupakan keniscayaan.

Menjalani Pilkada Serentak 2020 adalah jalan ikhtiar bangsa kita. Tentu saja, meskipun di tengah pandemi dan jumlah korban terpapar COVID-19 terus meningkat, disiplin menjalani protokol adalah kunci agar kluster Covid-19 di Pilkada tidak terjadi.

VIDEO PILIHAN