Belajar dari Jiran, Pilkada Aman Covid-19

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tetap akan digelar pada 9 Desember 2020, meski awan pandemi Covid-19 diprediksi masih pekat. Pelaksanaan pilkada merupakan keniscayaan, di antaranya, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan peraturan yang berlaku. Memang banyak pendapat yang meminta agar pelaksanaan pesta demokrasi bagi 270 wilayah itu ditunda. Pasalnya ada kekhawatiran bakal menimbulkan klaster Covid-19 baru yaitu klaster pilkada.

Namun hingga kini, tidak ada satupun pihak, termasuk ahli pandemi atau negara yang punya fasilitas dan teknologi kesehatan yang sangat baik seperti Belanda, Inggris, Swiss, Jerman, Jepang, maupun Singapura, yang mampu memberikan jaminan kapan pandemi akan berakhir.  Kondisi serupa juga dilontarkan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Thedros Adhanom pada Juni lalu.

"Kita semua ingin ini berakhir. Kita semua ingin melanjutkan hidup kita. Tapi kenyataan pahitnya adalah situasi buruk ini belum akan berakhir," tandasnya, terkait pandemi Covid-19 pada briefing virtual, pengujung Juni lalu.

Akibat pandemi, perhelatan seperti Olimpiade Musim Panas XXXII yang sedianya dilaksanakan di Tokyo pada 24 Juli--9 Agustus 2020 juga harus diundur menjadi 23 Juli--8 Agustus 2021 atau mundur setahun dari jadwal semula. 

Penundaan acara penting olahraga dunia ini juga tak lepas dari ketidakpastian kapan pandemi akan mereda. Sebanyak 140 negara yang akan berpartisipasi menerima penundaan tersebut dan Jepang sebagai tuan rumah tetap melakukan berbagai persiapan Olimpiade tahun depan.    

Situasi global itu setali tiga uang dengan situasi di negara kita, yakni terkait pilkada. Kita menggeser jadwal pilkada, dari semula dijadwalkan pada September menjadi Desember, dengan tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan KPU Pusat selalu menekankan pada KPU daerah untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam mempersiapkan perhelatan itu.    

"Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena kita memang tidak tahu dan negara manapun tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir," kata Presiden Joko Widodo, Selasa (8/9/2020). Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menerapkan jarak sosial.

Itulah sebabnya, baik KPU dan beberapa pemangku kepentingan, seperti Polri, kini bekerja keras untuk senantiasa mengingatkan masyarakat agar melaksanakan 3 M. Hal itu demi bisa melaksanakan pilkada tampa menimbulkan klaster baru.

Potret Negeri Jiran
Jika Indonesia akhirnya memutuskan untuk menggeser jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2020 ke 9 Desember, bagaimana dengan agenda penyelenggaraan pemilu di negara lain?

Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang terpaksa mengagendakan ulang pelaksanaan hajatan politik akbar akibat pandemi. Institute for Democracy ad Electoral Assistance  (IDEA) per 23 April 2020 mencatat, sebanyak 51 negara bahkan menunda pemilunya. Dan dari jumlah itu, 17 di antaranya merupakan pemilu tingkat nasional.

Walau begitu, ada delapan negara yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah dampak pandemi, di antaranya di Asia adalah Myanmar, Singapura, dan Korea Selatan. Myanmar akan melakukan pemilu pada 8 November 2020 dan minggu-minggu ini tengah dilakukan tahapan kampanye. Pemilu kali ini penting bagi Myanmar karena menjadi pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintahan sipil setelah selama lebih dari enam dekade dikuasai oleh junta militer.  

Negara lain adalah Singapura yang baru usai melaksanakan pemilu di tengah pandemi, pada 10 Juli 2020, dan berlangsung sukses. Pemilu yang memilih kursi di parlemen Singapura itu dimenangkan oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) di mana PM Lee Hsien Loong, bergabung.