Mohon tunggu...
Reza Fahlevi
Reza Fahlevi Mohon Tunggu... Jurnalis - Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

"Bebek Berjalan Berbondong-bondong, Elang Terbang Sendirian"

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Digitalisasi Keuangan Daerah, Optimalkan Pembangunan Bukan Hanya Sent tapi Delivered

23 Juli 2020   09:19 Diperbarui: 23 Juli 2020   09:55 281
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
MoU Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkominfo, Kementerian Desa, dan BI untuk Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) di daerah - Foto: Kemenkominfo

PRESIDEN Jokowi dalam Pidato Pelantikannya di Gedung MPR, tanggal 20 Oktober yang lalu meminta birokrasi mengubah orientasi kerjanya: dari yang hanya sekadar menunaikan prosesnya saja menjadi lebih mengutamakan HASIL.

Pekerjaan Pemerintah dianalogikan Presiden, serupa dengan proses pengiriman pesan di aplikasi percakapan WhatsApp. Dalam WhatsApp, akan ada tanda 'sent' bagi pesan yang telah terkirim.

Sementara, pesan Whatsapp yang telah diterima akan ada tanda 'delivered'. Dengan analogi tersebut, Presiden menilai tugas Pemerintah bukan hanya menjamin program-programnya tersampaikan kepada masyarakat atau 'sent'.

Aparat pemerintah harus menjamin program-program diterima masyarakat alias 'delivered'. Presiden tidak ingin birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Ia meminta dan akan memaksa tugas birokrasi adalah making delivered.

Tugas Pemerintah yang utama menurut Presiden Jokowi adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Jadi segala rutinitas program, belanja anggaran, belanja modal yang biasa dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya bisa dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Karena itu, tidak heran jika Presiden beberapa waktu lalu sampai marah besar ketika tahu anggaran di sejumlah Kementerian maupun Pemerintah Daerah masih sangat kecil realisasinya. Menurut Presiden, di masa krisis seperti ini, semua harus bekerja extra ordinary.

Kegemasan Presiden terhadap anak buahnya yang dianggap masih kurang memiliki sense of crisis dan sangat lamban dalam membelanjakan anggarannya adalah sebuah kewajaran, karena bagaimana pun dengan adanya perputaran uang yang dibelanjakan dari APBN dan APBD bisa memantik pertumbuhan ekonomi.

Dengan alokasi APBN dan APBD yang dilakukan secara serentak baik untuk menangani krisis kesehatan dengan membelanjakan sejumlah alat pelindung diri, peningkatan infrastruktur fasilitas kesehatan maupun sebagai upaya untuk memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 akan membuat denyut nadi perekonomian masyarakat kembali berdetak.

Ancaman krisis ekonomi yang melanda dunia sudah dirasakan Indonesia. Karena itu, di tengah masa pandemi yang penuh ketidakpastian ini, segala jerih upaya yang bisa membuat perekonomian tidak anjlok harus terus dilakukan.

Menjawab tantangan Presiden kepada anak buahnya untuk bekerja lebih keras lagi, melakukan cara-cara yang extraordinary untuk menangani krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun