Oleh: Reza Fahlevi -- Direktur Eksekutif The Jakarta Institute
PERANG melawan Covid-19 tidak bisa hanya melempar tanggung jawab kepada pemerintah. Kita semua warga negara, juga bisa terlibat.
Gotong royong mengantisipasi penyebaran pandemi global Covid-19 bisa dilakukan dengan menguatkan simpul komando hingga tingkat organisasi di RT/RW. Semua bergerak. Mengisi peran dan posisinya masing-masing.
Anggap saja saat ini bangsa kita sedang dalam kondisi yang membutuhkan peran kita semua sebagai elemen bangsa.
Jika pemerintah pusat dan daerah dibiarkan bekerja sendirian, tentu saja mereka akan kewalahan. Dibutuhkan kesadaran kolektif setiap kita warga masyarakat akan pentingnya menjalankan berbagai kedisiplinan.
Ya, dimulai dari disiplin mencegah penyebaran dari diri sendiri dengan selalu menggunakan masker (dihimbau masker kain bukan masker medis agar para tenaga medis tidak kesulitan mendapatkannya).
Kemudian disiplin menjaga jarak (physical distancing). Bagi pekerja yang bisa bekerja dari rumah juga diharapkan disiplin dalam WFH. Jangan bandel keluar rumah jika tidak terlalu penting.
Begitu pun dengan para pelajar yang juga diwajibkan belajar di rumah saja agar benar-benar disiplin. Para orang tua wajib mengawasi anak-anaknya agar tidak keluar rumah.
Di lingkungan perumahan juga harus diperketat keluar masuk warganya. Bagi para pekerja harian, juga harus menjaga jarak antar-manusia. Sebab, droplet yang keluar dari tubuh penderita yang positif, masih bisa jatuh ke permukaan di dekatnya. Selain itu, rajin cuci tangan dan tidak menyentuh wajah juga sangat bisa mengurangi penularan Covid-19.
Setiap kita diminta mematuhi arahan dari panglima tertinggi komando bangsa ini: Presiden Joko Widodo. Sejumlah langkah pemerintah yang strategis dan cepat dijalankan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, adalah cara merawat harapan, agar kita tetap kuat menghadapi pandemi ini.
Contoh sederhana dari disiplin Pemerintah Daerah ialah, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menginstrusikan Kepala Daerah yang pernah melakukan kebijakan sepihak menutup akses daerahnya untuk membuka kembali pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik seperti kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat.
