Kehadiran Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menarik perhatian publik sekaligus mendatangkan polemik.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa ada banyak temuan dari uji klinis yang belum dibereskan oleh tim peneliti, salah satunya produk vaksin ini dibuat dalam kondisi tidak steril. Sedangkan, pengembangan dari vaksin ini sedang berlangsung. Bahkan, vaksin nusantara telah selesai menjalani ujian tahap 1 dan akan memasuki uji klinis tahap 2.
Kenali Lebih Lanjut Mengenai Vaksin Nusantara
Vaksin Nusantara digagas oleh mantan Menkes, Terawan Agus Putranto, dengan menggunakan sel dendritik. Alasan Terawan melakukan hal itu karena beliau pernah mengembangkan sel dendritik tersebut sejak di RSPAD Gatot Subroto pada 2015.
Vaksin nusantara yang mengandung vaksin dendritik sebelumnya banyak digunakan untuk terapi pasien kanker yang merupakan terapi yang bersifat individual. Dua hal yang harus Anda ketahui terkait perbedaan sel dendritik pada terapi kanker dengan vaksin dendritik, yaitu:
Pertama, beda perlakuan. Untuk terapi kanker sel dendritik ditambahkan antigen tumor atau kankernya, dan diisolasi dari darah pasien untuk kemudian disuntikkan kembali kepada pasien tersebut.
Kedua, perlu pelayanan medis. Sel dendritik perlu pelayanan medis khusus karena membutuhkan peralatan canggih, ruang steril, inkubator CO2 dan adanya potensi risiko. Potensi risiko yang sangat besar bisa terjadi seperti sterilitas, pirogen atau ikutnya mikroba yang menyebabkan infeksi dan tidak terstandar potensi vaksin karena pembuatan individual.
Kesiapan Vaksin Nusantara untuk Indonesia
Pada 10 Maret 2021, Kepala BPOM Penny Lukito menyebutkan bahwa penelitian Vaksin Nusantara tidak sesuai kaidah medis. Salah satu hal yang disorotinya adalah adanya perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik.
Mengenai Vaknus ini, kita tidak membahas soal vaksin, tetapi kita membicarakan tentang “riset” calon vaksin yang harus memenuhi kaidah-kaidah sains, termasuk izin komisi etik di tempat berlangsungnya penelitian (karena terkait dengan keselamatan subyek penelitian), data hasil uji pra-klinis yang tidak jelas keberadaannya dan tidak bisa di akses, serta tidak terpenuhinya persyaratan peserta uji klinis yang seharusnya naif (belum pernah terpapar antigen), serta adanya perbedaan data laporan tim peneliti vaknus dengan data yang dipaparkan pada rapat Komisi IX.
Indonesia harus bisa mengambil langkah serius dalam penanganan pembuatan vaksin mengingat dana yang dikeluarkan untuk vaksinasi cukup besar yaitu mencapai Rp58.18 Trilliun.
