Our Days: Kajian Hari Demokrasi Internasional

Isu dan Permasalahan Demokrasi di Indonesia

Di tahun 2020 ini, Indeks Demokrasi Indonesia memang naik dari tahun sebelumnya, yaitu dari 72,39 menjadi 74,92. Indeks Demokrasi Indonesia sendiri merupakan indikator komposit yang berguna untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. 

Dengan capaian yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Lalu untuk metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yang ada yaitu, review dokumen (Perda, Pergub, dan sebagainya), Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan review surat kabar lokal.9

Meskipun naik, nyatanya masih ada indikator yang masih berkategori buruk.  Tercatat masih ada 6 indikator yang masih harus diperbaiki, yaitu ancaman maupun penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, Perda yang merupakan inisiatif DPRD,  rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda. Dan dari keenam indikator yang masih harus diperbaiki tersebut, indikator yang mencapai angka paling rendah adalah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (34,91) dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif (16,70).9

Dokpri diolah dari berbagai sumber

Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto memberikan penilaian pada kualitas demokrasi Indonesia yang cenderung mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh enam faktor:

• Korupsi dan ketertutupan menjadi praktik meluas, sedangkan lembaga anti-korupsi dilemahkan.
• Ancaman kebebasan berekspresi semakin terang-terangan, baik dari negara maupun masyarakat.
• Kebebasan berorganisasi cenderung mengalami regresi.
• Kebebasan dan independensi media semakin rentan karena terdampak adanya pemusatan kepemilikan dan intervensi kekuasaan.
• Penegakan hukum nyaris tak pernah mengalami kemajuan.
• Macetnya regenerasi dan pembangunan kesadaran dalam situasi yang abu-abu. Antara belum demokratis, tetapi tidak sungguh otokratik.11

Salah satu contoh permasalahan demokrasi yang yang ada di Indonesia adalah saat pembicara dan penyelenggara diskusi Constutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada mendapatkan peretasan dan ancaman dari pihak yang tidak diketahui. 

Peretasan dan ancaman ini bermula karena panitia dan pembicara akan mengadakan diskusi dengan topik pemberhentian presiden di masa Covid-19, yang mana diskusi ini dianggap sebagai kegiatan makar. Padahal menurut panitia, diskusi ini tidak berkaitan dengan agenda politik manapun dan diskusi yang dilaksanakan murni bersifat akademis.6

Masa depan demokrasi Indonesia saat ini bisa dikatakan berjalan tanpa ruh. Demokrasi hanya ditafsirkan untuk merebut kekuasaan, jika demikian demokrasi kehilangan subtansinya. 

Contoh lain dari kurangnya demokrasi di Indonesia adalah pengekangan terhadap rakyat atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat melalui UU Ormas, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Pengaturan Ormas sebagai "UU payung" hanya akan menambah panjang birokrasi, perijinan, dan mekanisme yang rumit.1

Untuk menjadi negara demokrasi yang kuat, Indonesia seharusnya bisa menjalankan beberapa hal berikut:

• Demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama;
• Ada penegakan hukum berjalan baik;
• Pengadilan yang independen;
• Pemilu yang adil dan kompetitif;
• Civil society yang kuat;
• Terpenuhinya hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya warga negara.12

Apakah hal di atas sudah terpenuhi saat ini? Tentu masyarakat bisa menilainya sendiri.