Selain itu, sistem ini memberikan kekuatan pada ibu kota lebih besar daripada ibu kota daerah yang seharusnya memberkan efek terbesar di pembangunan daerah di penjuru Indonesia. Akses informasi di daerah-daerah juga perlu agar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.Â
Akses informasi yang mampu diakses oleh segala pihak dapat mengembangkan pengambilan keputusan yang lebih sigap dan akurat. Meskipun demikian, keputusan ini belum tentu merupakan in best interest pemerintah daerah yang mampu mengembangkan lebih lanjut dan mengontrol lebih lanjut pembangunan serta pelaksana kebijakan itu sendiri.
      Hal yang paling unik untuk dibahas adalah dinamika sosial-politik yang dapat terjadi bila pemindahan ibu kota ini telah terlaksana secara sepenuhnya. Kemungkinan besar akan terjadi culture shock, yaitu saat masyarakat yang terbiasa tinggal di daerah rural menjadi urban. Isu politik juga merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi pemindahan ibu kota ini.Â
Dengan tujuan mengurangi pengaruh oposisi di tingkat nasional dan usaha untuk memenuhi janji pemerintah, tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini diharapkan mampu meningkat dan rezim ini mampu bertahan pada pemilu berikutnya. Menurut saya isu politiklah yang menjadikan faktor utama pemindahan ibu kota bukan isu sosial-ekonomi yang diangkat sebagai diksi pemindahan ibu kota oleh pemerintah pusat.Â
Bila isu sosial-ekonomi merupakan masalah yang ingin diatasi, maka diperlukan pembentukan ulang sistem pemerintahan yang terlalu terpusat dipemerintah pusat dan membentuk negara yang mampu membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah lebih baik sehingga ada "check and balance" antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Referensi :
APJII (2017). "Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia". Tersedia di: https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf (Diakses pada 23 Mei 2019)
Asmara, Chandra Gian (2019). "Hari ini Jokowi Cek 4 Lokas Calon Ibu Kota Baru Kalteng". Tersedia di https://www.cnbcindonesia.com/news/20190508074111-4-71124/hari-ini-jokowi-cek-4-lokasi-calon-ibu-kota-baru-di-kalteng (Diakses pada 23 Mei 2019).
"APBN kita kinerja dan fakta", edisi Januari 2019, Kementerian Keuangan
BPS Provinsi DKI Jakarta. (2017). Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2015, Himpunan Data Elektronik, Publikasi Statistik Indonesia, Tersedia di: https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/138/distribusi-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html (Diakses pada 23 Mei 2019).
BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2019). Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, 2000, 2005, 2010-2018, Himpunan Data Elektronik, Publikasi Statistik Indonesia, Tersedia di: https://kalteng.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/212/kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-provinsi-kalimantan-tengah-2000-2005-2010-2018.html (Diakses pada 23 Mei 2019).
