Dalam hal ini, pemerintah pusat perlu mempunyai akses informasi yang mudah dan cepat untuk memperkuat kendali pemerintah pusat. Akses listrik dan internet merupakan faktor yang harus dimasukkan dalam mengetahui kemudahan akses informasi.
      Pada materi yang dipublikasi oleh Katadata yang berjudul "143,3 juta Penduduk Indonesia Punya Akses Internet, Hampir 60% di Jawa", kita dapat melihat akses listrik di Pulau Kalimantan sendiri masih berada pada angka 8 persen.Â
Hal ini menunjukkan minimnya akses listrik di daerah tersebut. Penyediaan infrastruktur untuk menunjang sektor ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan akses yang maksimal. Akses pembangkit listrik perlu dikembangkan agar listrik dapat tersedia selama 24 jam nonstop sehingga mampu menerima informasi setiap saat dan siaga dalam keadaan genting nasional.Â
Pada era saat informasi dapat diakses setiap saat, pemerintah pusat harus selalu memperbarui informasi permasalahan yang muncul di daerah-daerah. Dengan kemudahan akses listrik, pengembangan pada bagian teknologi digital dan internet dapat didukung.
Berdasarkan infografis di atas, kita dapat menganalisis lebih lanjut mengenai pengembangan akses internet di pulau-pulau Indonesia. Dapat kita perhatikan bahwa pulau jawa mempunyai komposisi pengguna internet terbesar di Indonesia.Â
Akan tetapi, Kalimantan-lah yang berada pada puncak penetrasi internet. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan komposisi dan penetrasi ini adalah jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.Â
Dengan pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan yang memiliki penetrasi internet yang mencapai 72,19 persen, kontrol pemerintah dapat dijalankan lebih mudah dan dapat merealisasikan salah datu proyek pemerintah yaitu "e-government".
      Program "e-government" adalah kegiatan administrasi negara seperti pelaporan pendapatan kena pajak, izin pembukaan toko, dan lain-lain diselesaikan melalui sistem online. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi waktu yang terbuang dalam mengantre untuk memberikan surat-surat yang diminta dan mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.Â
Pemberlakuan sistem ini membutuhkan kemudahan akses internet tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Akan tetapi, akses listrik yang masih rendah di Kalimantan dapat menjadi faktor penghambat dikarenakan sistem dapat berhenti mendadak akibat listrik yang masih tidak stabil.Â
Pengembangan akses listrik dan internet di daerah calon ibu kota dan daerah lainnya, terutama daerah satelit (sekitar calon ibu kota baru) juga harus dikembangkan untuk memaksimalkan keberhasilan program "e-government" ini.
Dinamika Sosial dan Politik
