Kok Cuma UKT, SPP PTS Gimana?

Pandemi Covid 19 ini memberi dampak pada semua sektor, termasuk Bidang Pendidikan. Mahasiswa  pun berpandangan  tidak imbangnya antara kewajiban biaya kuliah dengan fasilitas serta metode Pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19 melanda. 

Keprihatinan tampaknya ini ter-capture gubernur Sumsel (H. Herman Deru) dengan membuat Video Himbauan Peringanan Biaya Kuliah. Serta mengeluarkan Surat Himbauan No. 420/4510/Set.3/Disdik. SS/2020. yang ditujukan kepada para Pimpinan Kampus Perguruan Tinggi se Sumatera Selatan tentang Keringanan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa. 

Dengan keluarnya surat himbauan tersebut memberikan harapan kepada mahasiswa. Namun disertai kekuatiran apakah akan diindahkan oleh pihak Birokrat Kampus se Sumsel.  Meski menjadi terjadi karaguan  bagaimana  keberlakukan surat himbauan ini memang  secara legal formal. Sebagai surat imbauan memang tidak bersifat mengikat, bahkan cenderung sebagai lips service semata. 

Persoalan pengurangan biaya UKT ini memang telah menjadi isu nasional, bahkan "perang tagar" pun terjadi.  Ketika mahasiswa menuntut keringanan UKT, besoknya muncul pernyataan  mendikbud mendengarkan .Member jawaban bahwa akan menjamin tidak akan ada kenaikan UKT. Pura-pura tidak paham dengan tuntutan mahasiswa yang meminta penurunan UKT secara menyeluruh. Jalan keluar yang dianggap "win-win solution" oleh pemerintah adalah  dengan mempromosikan bantuan mahasiswa yang tentu untuk kalangan terbatas.

Lain yang tebok, lain yang benanah. Apa yang menjadi tuntutan jawabannya juga ngeles. 

Penurunan UKT saja Ditolak, Apalagi Penurunan SPP PTS

Jika di PTN yang ada bantuan pemerintah saja tidak menyanggupi untuk melakukan keringan UKT semester gasal tahun ajaran 2020/2021,  apa kabar dengan PTS yang keberlangsungan penyelenggaraannya sangat tergantung dari SPP Mahasiswa. 

Bantuan pemerintah terhadap penyelenggaraan PTS itu  sangat minim, berbeda jauh dengan subsidi negara kepada PTN. Jika pun ada akan berkompetisi dengan ribuan penyelenggara yang memang sudah kuat. PTS kecil seringkali hanya tersenyum kecut terkendala prasyarat tertentu.

Bahkan untuk mendapatkan hibah penelitian dan PKM saja, PTS harus bersaing ketat. Apalagi untuk mendapatkan bantuan lain untuk peningkatan fasilitas kampus misalnya. Sedangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi memberlakukan standar yang sama untuk semua perguruan tinggi.  

Bukan memberi kesempatan yang sama. 

Kebijakan gubernur memberi himbauan tanpa disertai dengan bantuan pemerintah jelas makin memperkeruh keadaan. Apakah tak terpikir oleh Pak Gubernur jika keringanan SPP dilakukan tanpa bantuan dari pemerintah sama saja mematikan PTS kecil. Padahal mau tidak mau diakui justru PTS-PTS lah pencetak sarjana paling banyak di negeri ini. Jika berani jujur, di beberapa kampus PTS,  upah tenaga pendidik (apalagi tenaga kependidikan) itu banyak sekali yang dibawah upah minimum.