Hei Jurnalis, Selamat HPN!

"Indonesia adalah negara hukum" itu jelas dinyatakan dalam kontitusi kita, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Di dalam sistem hukum Eropa Kontinental disebut Rechtsstaat.  Salah satu ahli hukum  Eropa Kontinental Friedrich, Julius Stahl, menyebutkan  ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut: Hak asasi manusia (HAM), Pemisahan atau pembagian kekuasaan (Trias Politika), Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Negara hukum dalam sistem hukum Anglo Saxon,disebut Rule of Law.  Av Dicey, ahli hukum Anglo Saxon  menyebutkan ciri-cirinya : Supremasi hukum, Kedudukan sama di depan hukum, serta Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Di lain sisi, sebuah jargon bahwa "Pers adalah pilar ke-empat demokrasi (The Fourth of Estate) seringkali kita dengar.  Namun, pemahaman mengenai 3 kekuasaan negara dalam teori trias politica (Eksekutif, Yudikatif dan Legistatif) yang juga dianut dalam sistem demokrasi kita menampik hal ini.

Tetapi, bukan berarti pers tidak memiliki peran besar dalam pelaksanaan demokrasi. 

Pers yang berada di luar ketiga kekuasaan tersebut secara ideal menjadi mengontrol bagaimana kewenangan dalam trias politica itu menjalankan negara hukum ini, melalui apa yang disebut dengan  kebebasan pers.

Kebebasan pers ini  dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, yang dilandasi atas moral, tanggung kawab profesi dalam etik jurnalistik yang diawasi melalui Dewan Pers, serta kepatuhan terhadap hukum dan HAM, yang dilindungi dalam konstitusi dan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Penetapan tanggal ini  berdasarkan Keppres No.5 Tahun 1985, berbarengan dengan peringatan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), 9 Februari 1946. 

Meski beberapa tahun lalu (2010-2011)  Aliansi Jurnalis Indepanden (AJI ) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengusulkan tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tanggal 23 September, sebagai Hari Pers Nasional.

Salah satu dasar pemikirannya, ,meskipun UU Pers dinilai belum sepenuhnya melindungi profesi jurnalis,  setidaknya undang-undang tersebut telah melindungi pers dari campur tangan negara.

Terlepas dari itu semua, hal yang mengoyak perasaan menjelang HPN adalah pemberitaan mengenai pemberian Remisi terhadap Susrama, otak pembunuhan terhadapWartawan Radar Bali, AA Narendra Prabangsa 2009 lalu.