Anggaran Terbatas, Bisa Jadi Pendidikan Terhambat di 2026

Anggaran Terbatas, Bisa Jadi Pendidikan Terhambat di 2026

"Pendidikan bukan sekadar angka anggaran, melainkan investasi masa depan bangsa."

Oleh Karnita

Pendahuluan

Apakah pendidikan bisa tumbuh tanpa sokongan anggaran yang memadai? Pertanyaan ini mengemuka setelah Kompas.com (17/09/2025) melaporkan bahwa delapan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak terdanai pada tahun 2026. Dari tunjangan guru non-ASN hingga program vokasi, semuanya terancam tertunda hanya karena keterbatasan anggaran.

Fakta tersebut mencuat dalam rapat kerja antara Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Komisi X DPR pada 15 September 2025. Dari usulan tambahan Rp 52,9 triliun, hanya Rp 400 miliar yang dikabulkan sehingga masih menyisakan defisit besar. Angka ini jelas berbanding terbalik dengan urgensi pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Saya tertarik mengulas isu ini bukan sekadar karena angka-angka yang fantastis, melainkan karena dampak nyatanya pada jutaan anak, guru, dan sekolah. Berita ini relevan dengan konteks saat ini ketika masyarakat menuntut kualitas pendidikan lebih baik, sementara pemerintah masih berkutat pada keterbatasan fiskal. Pertanyaannya: apakah visi "Indonesia Emas 2045" bisa diraih dengan pola seperti ini?

Tunjangan Guru Non-ASN yang Tersisih

Tunjangan profesi guru non-ASN adalah salah satu kebutuhan paling mendesak. Selama ini, mereka mengemban tugas mendidik generasi bangsa dengan status yang kerap tidak menentu. Namun, Kompas.com mencatat bahwa anggaran ini justru termasuk yang tidak terdanai untuk 2026.

Ketidakadilan ini berpotensi menurunkan motivasi dan kualitas pengajaran di banyak sekolah. Guru non-ASN seringkali mengisi kekosongan tenaga pendidik, terutama di daerah, sehingga peran mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Menunda tunjangan mereka sama dengan mengabaikan kontribusi nyata di lapangan.