Program Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi, salah satunya bertujuan untuk menjamin penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang ekspresi, serta dialog antarwarga pada akhirnya menjadi paradoks. Memasuki era reformasi yang katanya bebas dari represi dan ancaman, namun realita belum demikian adanya.
Pemerintah Jokowi-JK sekarang nyatanya mencetak capaian yang mengecewakan dalam memutus rantai kekerasan terhadap kekerasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, serta mencetak rekor buruk di mata internasional.
Tercatat beberapa pelanggaran atas kebebasan berekspresi, yakni pelarangan diskusi, kekerasan terhadap demonstran, pembungkam kritik publik, serta pembatasan terhadap kerja jurnalistik.
Selain itu, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sedikitnya ada 27 pengekangan yang dilakukan pemerintah. Secara rinci, 17 kasus diantaranya merupakan pelarangan atas pemutaran film dan diskusi, empat kasus ialah pembubaran paksa atas pertemuan korban peristiwa 1965, dan kasus intimidasi yang menggunakan slogan kekerasan masa lalu.
Pengekangan lainnya berbentuk deportasi, penangkapan secara sewenang-wenang, dan pembredelan. Masing-masing terjadi satu kali dalam setahun terakhir.
Freedom House-organisasi nonpemerintah dan nonpartisan asal Amerika Serikat juga melakukan penelitian dan advokasi di bidang demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia. Freedom House mencatat indeks kebebasan Indonesia tahun 2016 berada dalam kategori bebas sebagian.
Hal ini ternyata berimbas pula pada turunnya presentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Beberapa waktu yang lalu, Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demorasi Indonesia (IDI) 2016. Pada laporan itu BPS mencatat IDI pada 2016 adalah 70,09. Turun 2,73 poin dibandingkan indeks pada 2015 yang sebesar 72,82.
Dalam laporan tersebut, dijelaskan pula turun naiknya IDI tidak hanya tergantung pada peran pemerintah, tapi juga bagaimana aspek peran masyarakat, lembaga legislatif dalam hal ini DPRD di 34 provinsi, juga peran serta politik, dan penegak hukum.
Tingkat demokrasi Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015 sebenarnya terus mengalami kenaikan. Tercatat terdapat kenaikan hampir 10 angka, dari 62,63 ke 72,82.
Angka tersebut berasal dari kinerja pemerintahan SBY dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Salah satu yang jelas terasa adalah terbukanya pemerintah terhadap ruang publik, yang berisi kritik terhadap pemerintah, namun masih berada dalam koridor yang wajar dan bertanggungjawab.
Pada era transisi, pemerintah sebenarnya sudah berada dalam jalur yang benar dalam menjaga kenaikan angka demokrasi tersebut. Akan tetapi, beberapa masalah menjangkiti pemerintah, khususnya hak atas kebebasan berekspresi masyarakat.
