Mohon tunggu...
Kanza Khairunisa
Kanza Khairunisa Mohon Tunggu... Siswi🧕🏻

petricor🌧️ ethereal✨ jouska🌌 And whatever you spend of anything (in Allah's cause). He will replace it. And He is the Best of providers (34:39) I'm trainee of Allah's deen.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Antara Prokes, Kepentingan, dan Keadilan

22 November 2020   13:31 Diperbarui: 22 November 2020   13:47 15 2 0 Mohon Tunggu...

Pada 10 November 2020 kemarin, Indonesia diramaikan oleh kedatangan Habib Rizieq Shihab yang pulang dari Arab Saudi. Kepulangan Habib Rizieq yang kini namanya disamarkan menjadi HRS mendapat sambutan yang luar biasa dari umat Muslim, terutama FPI. Kepulangan tersebut nyatanya diikuti dengan rangkaian acara Maulid Nabi serta pernikahan putrinya, Najwa Shihab. Rangkaian acara yang tentu menyebabkan kerumunan tersebut ditindak oleh kepolisian atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Anehnya, Polisi hanya menindak acara HRS tersebut. Padahal, banyak kegiatan di daerah lain yang melanggar protokol kesehatan (salah satunya tidak memakai masker). Pengacara FPI Aziz Yanuar pun membeberkan sejumlah kegiatan pengumpul massa tanpa ada penindakan dari kepolisian. Aziz menyebut kegiatan pengumpul massa diantaranya rapat koordinasi tingkat menteri di Bali pada Juni lalu. Kemudian Elite Race Marathon di Magelang beberapa waktu lalu, para penonton berkumpul tanpa jaga jarak.

Aziz melanjutkan, kegiatan Gibran Rakabuming Raka terkait Pilwalkot Solo pada September lalu juga mengumpulkan massa. Menurut Aziz, Gibran juga melakukan konvoi, namun malah tak dianggap pelanggaran oleh Bawaslu setempat.

Kerumunan dalam acara HRS yang tidak dapat dikontrol oleh kepolisian menyebabkan Kapolri mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar karena dinilai tidak dapat menegakkan protokol kesehatan pada acara HRS. Sedangkan Kapolda Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah tidak diperiksa karena kampanye pilkada Gibran Rakabuming.

Aparat keamanan hanya menindaki kasus prokes ini karena adanya perbedaan kepentingan serta pandangan stereotip pada kubu tersebut. Tidak adanya keadilan membuat sejumlah masyarakat geram. Bahkan kepolisian malah menyebut bahwa kerumunan massa pilkada telah dilindungi oleh UU.

Jadi sanksi kerumunan itu untuk siapa saja atau ada kecualinya? Jika ada kecualinya berarti apa sebenarnya COVID-19 itu ? Sampai tahu mangsanya dilindungi UU atau tidak.

Pemerintah diharapkan adil dalam menindaki kasus pelanggaran prokes ini. Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan kepada pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum agar menegakan disiplin prokes serta menindak siapapun yang melanggar aturan ini tanpa pandang bulu. Bila perlu Presiden Jokowi tidak perlu memaksakan adanya pilkada meskipun adanya Bawaslu ataupun embel-embel dilindungi oleh UU. Perbedaan kepentingan ataupun politik harus disingkirkan terlebih dahulu karena saat ini Indonesia lebih membutuhkan kesehatan.

Kanza Khairunisa

XII MIPA 5

Tugas Teks Editorial

VIDEO PILIHAN