Mohon tunggu...
Kanwil Kemenkumham Maluku
Kanwil Kemenkumham Maluku Mohon Tunggu... Administrasi - Media Pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku

Media Pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku yang dikelola Bagian Humas Kanwil Kemenkumham Maluku

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Gandeng JICA luncurkan buku tanya jawab pembentukan Perda, Kanwil Kemenkumham Maluku ikuti secara virtual

21 Juli 2022   15:55 Diperbarui: 21 Juli 2022   15:59 26
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku

Ambon, KUMHAM MALUKU -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku menghadiri peluncuran (launching) Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan salah-satu output Kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI. 

Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku
Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini berpusat di Ballroom Raffles Hotel Jakarta, Kamis (21/07) dan dihadiri secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku H.M Anwar N didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ruliana Pendah Harsiwi serta diikuti oleh Pejabat Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan dari ruang rapat Administrasi lt.2. 

Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku
Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku

Dibuka secara resmi oleh Wakil Meteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa Penyusunan Buku Tanya Jawab yang telah diinisiasi sejak Juni 2020 dan sempat tertunda akibat merebaknya pandemic covid-19 selama dua tahun terakhir ini membahas seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Oleh Wamenkumham yang akrab disapa Eddy juga dijelaskan bahwa penyusunan buku Peraturan Perundang-undangan ini telah diatur secara menyeluruh oleh pusat, mengingat sering terjadi persepsi yang berbeda antar tenaga penyusun Perancang Perundang-undangan, sehingga dengan adanya Buku panduan ini bisa menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan dan meminimalisir angka kekeliruan di lapangan. 

"Dari Peluncuran buku ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas di masa mendatang," Ujar Eddy. 

Selanjutnya Perwakilan Kedutaan Besar Jepang Masami Tamura mengemukakan bahwa peluncuran buku ini merupakan peluncuran kedua yang dilaksanakan semenjak dilakukannya Kerjasama antara JICA dan Kemenkumham pada 2002 silam hingga dengan saat ini tahun 2022. 

"Buku ini bisa digunakan dalam bertugas dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga penataan iklim usaha dapat tertata dengan baik, semoga kerjasama Indonesia-Jepang kedepan bisa terus terjalin dengan baik" ujar Masami Tamura.

Sementara itu Yasui Takehiro selaku perwakilan dari JICA menyampaikan rasa bangganya bisa bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM R.I, Ia berharap dengan buku yang di launching ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. (Humas)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun