Jumat (19/08) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah melaksanakan Upacara Peringatan HDKD ke-77 di halaman kantor pada pukul 07.30 WIB. Upacara yang diikuti seluruh ASN dan PPNPN ini merupakan puncak peringatan dari rangkaian acara Hari Dharma Karya Dhika Kemenkumham. Sebelumnya telah dilaksanakan rangkaian acara dalam rangka menyambut HDKD ke-77 yaitu donor darah, silaturahmi ke purnabhakti, bakti sosial bersih-bersih rumah ibadah, tabur bunga di TMP Kusuma Bhakti Surakarta, sepeda santai di Waduk Cengklik, lomba permainan, dan virtual run. Pada Upacara HDKD bertindak sebagai Inspektur Upacara Ruly Sandy Kusuma, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Dalam amanah Ruly Sandy Kusuma menyampaikan mengenai pidato sejarah Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna H. Laoly.
Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentukpada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.
Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.
Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kanwil terdiri atas beberapa Divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Upacara berlangsung dengan khidmad dan lancar. Upacara selesai pukul 08.00 WIB dan ditutup dengan foto bersama dan potong tumpeng. Semoga di usianya yang ke-77 dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin pasti dan berakhlak.
