Korupsi, Pembunuhan, dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Berkaca pada Kualitas Institusi Indonesia

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" - John Dalberg-Acton

Narasi di atas menggambarkan bahwa sebuah institusi negara dengan kekuasaan untuk mengatur bagaimana negara bekerja harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Institusi bisa menggunakan kemampuan ini untuk mengatur interaksi ekonomi, politik, dan sosial dalam kehidupan bernegara agar negara yang didasari dengan paradigma profesional dapat tercipta dan terbebas dari perilaku diskriminatif, baik secara politis maupun apolitis.

Akan tetapi, belakangan ini banyak terjadi polemik yang melibatkan institusi di Indonesia - pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang yang merenggut nyawa sebanyak kurang lebih 130 orang, hingga OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Melihat kasus-kasus di atas, patutkah Indonesia berkaca mengenai kualitas institusi yang ada dan apakah kita sebagai masyarakat melihat institusi di Indonesia masih dapat diamanahkan untuk mengatur bagaimana negara bekerja?

Konsep Institusi Negara

Politik, kekuasaan, dan birokrasi dalam institusi kenegaraan bagaikan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hendarto (2007) mengemukakan bahwa institusi kenegaraan kerap menjadi alat pembangunan yang utama, baik karena kelemahan kelas menengah yang produktif maupun preferensi ideologi masyarakatnya. Selain itu, Stiglitz (1985) membahas mengenai peran institusi yang krusial sehingga pada umumnya dapat menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi. Negara-negara dengan institusi yang baik dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka punya secara efisien sehingga akan paralel dengan pertumbuhan ekonominya.

Kualitas institusi di Indonesia dapat digambarkan dalam studi yang dilakukan oleh Rodrik (1997) tentang Total Factor Productivity Growth and Economic Performance in East and Southeast Asia, bahwa konstitusi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam studinya, Indonesia dan Filipina mempunyai institusi terburuk dan pertumbuhan ekonomi yang terburuk, berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Jepang dan Singapura yang memiliki institusi terbaik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kondisi dan faktor penentu kondisi ekonomi suatu negara tetap berjalan dengan baik tentu ditengarai beberapa faktor, salah satunya yaitu kondisi domestik yang seringkali mengubah jalannya perekonomian suatu negara. Kondisi domestik patut benar-benar diperhatikan perannya dalam memicu naik turunnya roda perekonomian. Disisi lain, kondisi domestik dapat memengaruhi keputusan dan respon pasar secara langsung maupun tidak langsung di mana kepercayaan dan ekspektasi termasuk didalamnya. Keputusan perilaku masyarakat yang mempertimbangkan banyak hal berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur perekonomian secara garis besar, hal ini dapat memberikan domino effect pada sektor lainnya, seperti sektor nilai tukar mata uang domestik, maupun tingkat konsumsi domestik yang berdampak pada tingkat penjualan produk.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Lembaga Negara

Berdasarkan survei yang diadakan oleh Charta Politika Indonesia, tingkat kepuasaan kepada Polri pada September 2022 tercatat paling rendah yaitu 54% dari sebelumnya 70%. Hal ini disebabkan oleh bersamaan dengan adanya kasus Ferdy Sambo (CNN, 2022). 

Sedangkan terdapat dua lembaga negara dengan tingkat kurang percaya tertinggi di Indonesia yaitu DPR mencapai angka 32,6% dan Polri mencapai angka 31,1% (Metro News, 2022). 

Kemudian selama periode Maret 2021 hingga Desember 2022 Tentara Nasional Indonesia, Presiden, dan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang paling dipercaya oleh publik (CNN, 2022).

Kepolisian Republik Indonesia pada bulan September dan Oktober 2022 didera permasalahan yang berdekatan, mulai dari kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo disusul dengan kasus Kanjuruhan yang sampai menjadi perhatian dunia dan mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak.