Strategi Fiskal Indonesia Melawan Resesi 2020, Pedang Bermata Dua?

Siklus Krisis Moneter
Beberapa bulan silam, prediksi terjadinya krisis moneter di Q1 dan Q2 2020 menjadi suatu kabar yang menggemparkan dunia. Desas-desus ini semakin diperkuat ketika yield curve surat utang Amerika Serikat terbalik sejak Mei lalu, di mana imbal surat utang jangka pendek menjadi lebih tinggi dari imbal surat utang jangka panjang. 

Fenomena ini berpotensi menandakan resesi, sebab kesediaan pasar memegang lebih banyak surat utang jangka panjang (sehingga menekan imbal) menandakan ketidakyakinan mereka terkait kondisi perekonomian di jangka panjang.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang pasti akan terkena dampak resesi ini. Persentase dagang terhadap PDB cukup signifikan dengan adanya ketidakstabilan politik antara AS dan China dan banyak perlambatan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia.

Pemerintah saat ini sedang mencari cara untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi. Menurut status quo, Indonesia diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonomi karena pertumbuhan PDB diperkirakan akan turun di bawah 5% menurut Bank Dunia.

Dengan adanya kemungkinan resesi, pemerintah Indonesia merancang rencana-rencana untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Pada bulan ini, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bersama dengan strategi mereka untuk mengatasi resesi.

Lantas, apa saja strategi yang mereka akan diimplementasikan di tahun depan?

Kurangi Perdagangan, Tingkatkan Konsumsi dan Investasi

Gambar 1: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Volume Perdagangan Global Serta Risiko Global (dok. Kanopi FEB UI)

Menurut pemaparan Kementerian Keuangan ke Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia pada tanggal 1 November 2019, berbagai risiko global seperti perang dagang, tensi geopolitik, dan penurunan investasi yang dijelaskan di gambar 1 telah meyakinkan mereka untuk mengubah strategi mereka dari ketergantungan perdagangan internasional ke pertumbuhan domestik. 

Relevansi dari strategi ini tampak jelas sebab menurut Bank Dunia, jika pertumbuhan Tiongkok melambat sebesar 1% pada tahun 2020, pertumbuhan Indonesia juga akan melambat sebesar 0,3%. Jumlah yang besar ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap kondisi ekonomi Tiongkok dari segi pertumbuhan PDB. 

Selain itu, proyeksi dari Kemenkeu menunjukkan bahwa volume perdagangan global diproyeksikan akan mengalami penurunan yang signifikan dari 3.6% ke 1.1%, seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Dengan kondisi ekonomi Tiongkok yang tidak stabil, pertumbuhan global yang lambat, dan berkurangnya volume perdagangan, mereka telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah bergantung pada kekuatan domestik.

Kemenkeu percaya bahwa konsumsi harus menjadi kekuatan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi mencakup sebesar 56% dari PDB Indonesia yang berarti bahwa ia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, sangat penting bagi mereka untuk meningkatkan konsumsi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tahun depan. 

Cara yang Kemenkeu lakukan untuk merealisasikan hal tersebut yaitu  memberi banyak insentif kepada perusahaan untuk tetap berinvestasi demi mengurangi biaya produksi supaya mereka tetap merekrut banyak orang, dan akhirnya mempertahankan daya beli masyarakat Indonesia.

Contohnya, investasi di atas Rp1 triliun diberikan Tax Holiday dimana perusahaan tersebut diberi pengurangan pajak penghasilan (PPh) sebesar 20%-100% selama 10-25 tahun, sementara investasi di antara Rp500 miliar sampai Rp1 triliun diberi jangka waktu selama 5-15 tahun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Untuk daerah di luar KEK, investor pun tetap mendapatkan (mini) Tax Holiday dengan minimal Rp 100 Miliar sebesar 50% selama 5 tahun saja. Tujuannya untuk menjadikan Indonesia, khususnya KEK, sebagai daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Selain insentif KEK, pemerintahan Jokowi memperkenalkan insentif baru yaitu Super Deduction. Insentif berupa pengurangan pajak penghasilan sebanyak maksimal 200% dari pengeluaran pelatihan akan diberikan kepada investor jika mereka memberikan pelatihan vokasional kepada pekerjanya. 

Dengan dua insentif tersebut, pemerintah mengurangi biaya perusahaan dengan banyaknya insentif pajak dengan harapan perusahaan tetap mempertahankan pekerja-pekerjanya sehingga mereka tetap memiliki disposable income untuk konsumsi sehingga mempertahankan pertumbuhan PDB.

Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk menaikkan daya tarik investasi baik domestik maupun dari luar. Investasi merupakan kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi yang 31.25% terhadap PDB secara keseluruhan.

Dengan membuat kebijakan pro-investasi, pemerintah mengundang perusahaan-perusahaan domestik untuk melakukan investasi lain dan perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia, sehingga menghasilkan arus foreign direct investment (FDI). 

Niat ini sejatinya diterapkan saat Indonesia memperkenalkan KEK pada tahun 2009 dan dengan resesi mendatang, pemerintah semakin menggencar penggunaan KEK tersebut. Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Masuk barang impor mentah selama 3 tahun. 

Hal ini secara teori merupakan kebijakan yang baik berhubung potensi FDI saat ini besar mengingat banyak pabrik dari China ingin merelokasi untuk memotong biaya seiring berkecamuknya perang dagang.

Kebijakan-kebijakan juga bertujuan untuk melawan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand yang saat ini sedang menarik banyak investasi dari China. Langkah-langkah ini "memasarkan" potensi Indonesia terhadap pelaku usaha domestik maupun luar, sehingga meyakinkan mereka untuk tetap melakukan investasi.

Pedang Bermata Dua?
Meskipun pemerintah memiliki anggaran yang sangat tinggi dan juga strategi yang sangat komprehensif, masih ada suatu titik lemah yang jika tidak diurus, maka strategi tersebut tidak berjalan dengan yang semestinya.

Masalah utama ialah Indonesia sangat bergantung kepada kesediaan perusahaan untuk melakukan investasi.  Secara teori, adanya insentif seperti pengurangan pajak jika berinvestasi di KEK ataupun Super Deduction akan menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Indonesia. 

Namun, perusahaan adalah suatu instansi yang memiliki ekspektasi; jika mereka merasa bahwa permintaan di masa resesi akan menurun, maka mereka berpotensi mengurangi kapasitas produksi dan biaya berlebih, salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan. Ini akan menyebabkan daya beli orang (baca: konsumen) dilucuti darinya. Karena belanja konsumen merupakan 56% dari total PDB, tindakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan PDB Indonesia.

Solusi yang bisa mengurangi risiko tersebut dengan memberikan subsidi secara langsung ke rumah tangga. Solusi ini menggunakan prinsip "Helicopter Money" di mana pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk apapun secara langsung (biasanya dalam bentuk uang) layaknya helicopter melempar uang ke rakyat di bawahnya.

Solusi seperti ini sempat dibawa oleh Singapura sebagai salah satu "Resilience Package" dalam menghadapi krisis moneter di tahun 2008. 

Singapura memberikan bantuan dana secara langsung kepada rumah tangga untuk stimulate consumer spending. Pada akhirnya, bantuan tersebut menjadi kontributor dalam meningkatkan pertumbuhan PDB sebanyak 15% di tahun 2009 dan juga mereka bisa pulih dari efek krisis moneter dalam kurun waktu 1.5 tahun. 

Memang ada rencana untuk memberikan program jaminan sosial untuk korban PHK tetapi nyatanya di APBN 2020 korban pengangguran hanya akan mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill mereka tanpa menambahkan subsidi supaya mereka bisa berbelanja selama mereka di-PHK.

Oleh sebab itu, seharusnya indonesia mempunyai safety net untuk tetap menstimulasi konsumsi rumah tangga jika kebijakan pro-investasi tersebut ternyata tidak berhasil.

Gambar 2: Kebijakan Fiskal (dok. Kanopi FEB UI)

Evaluasi Sebelum Resesi
Kesimpulannya, resesi diproyeksikan akan terjadi di Q1 dan Q2 tahun 2020 dengan kemungkinan dampak yang membahayakan perekonomian Indonesia. 

Fokus yang Kemenkeu ambil terhadap konsumsi dan investasi domestik untuk melawan efek resesi tersebut merupakan pendekatan yang baik di tengah ketidakpastian global. 

Namun, patut diperhatikan bahwa  dengan ekspektasi negatif investor terhadap perekonomian Indonesia, ada kemungkinan bahwa mereka akan tetap memecat banyak karyawannya dan visi mereka untuk menjadikan konsumsi sebagai faktor utama stimulan pertumbuhan ekonomi akan gugur. Maka itu, dengan adanya safety net dengan bentuk bantuan secara langsung melalui cash transfers mungkin dapat lebih menjaga tujuan mereka mempertahankan konsumsi domestik.

Oleh Christian Anugrah Leonardo | Staff Divisi Kajian Kanopi FEB UI | Ilmu Ekonomi 2018

Sumber 

Bank, W. (2019). Global Economic Risks and Implications for Indonesia. Presentation, World Bank Indonesia.

Mulyani, S. (2019). Strategi Indonesia Menghadapi Turbulensi Perekenomian Dunia. Presentation, Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Salna, K., & Aditya, A. (2019). World Bank Forecasts Indonesia's Economy Growing Below 5%. Retrieved 17 November 2019, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/world-bank-sees-indonesia-growth-below-5-amid-global-slowdown

Woo, J. (2019). Singapore's Approach to Managing Economic Crises [Ebook] (1st ed., p.16). Singapore: Lee Kuan Yew School of Public Policy. Retrieved from https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/case-studies/singapores_approach_to_managing_economic_crises_22052018_lowres.pdf?sfvrsn=7387660a_0

Friana, H. (2019). Pemerintah Siapkan Program Jaminan Sosial Korban PHK & Pengangguran - Tirto.ID. Retrieved 17 November 2019, from https://tirto.id/pemerintah-siapkan-program-jaminan-sosial-korban-phk-pengangguran-efYb

Consulting, M. (2019). Dorong Investasi, Syarat Tax Holiday Dipermudah. Retrieved 17 November 2019, from https://mucglobal.com/publication/newsletter/read/532/Dorong-Investasi--Syarat-Tax-Holiday-Dipermudah