ilustrasi: tempo.co
Jelang pelantikan Presiden terpilih Jokowi, media massa nyaris tak pernah sepi dari pemberitaan terkait isu Papua. Ini karena kepedulian Jokowi atas berbagai persoalan yang selama ini melilit Papua yang menyebabkan berbagai program pembangunan yang dijalankan di Bumi Cendrawasih seakan jalan di tempat, kendati kebijakan Otonomi Khusus untuk daerah itu sudah berjalan sekitar 13 tahun. Itu pula sebabnya Presiden terpilih Jokowi bersama Tim Transisi telah sudah menetapkan penanganan masalah Papua dalam program prioritas pemerintahannya.
Dalam rangka mewujudkan program prioritas dimaksud, Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK telah berupaya menggali sebanyak mungkin permasalahan di Papua. Tujuannya untuk menentukan solusi tepat dan efektif dalam menanggulangi banyaknya persoalan di sana.
“Masalah di Papua adalah infrastruktur, kesejahteraan, dan masalah dengan konflik yang begitu lama. Jokowi ingin memulainya dengan pendekatan hati,” kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, sebagaimana dirilis Kompas.com dua hari lalu. http://nasional.kompas.com/read/2014/09/13/15313491/.Kami.Harap.Jokowi.Menjaga.Kepercayaan.Masyarakat.Papua.
Terkait hal itu, salah seorang anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai Mangadar Situmorang meminta pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membentuk lembaga khusus yang menangani masalah Papua. Tetapi, tak perlu membuat Undang-Undang khusus, cukup melalui Peraturan atau Keputusan Presiden (Keprres) saja. Menurutnya, perlu ada instrumen yang bisa menciptakan ruang dialogis antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Dan dialog itu tak sebatas membahas pembangunan infrastruktur, tetapi dialog yang substansial.
Nah, ruang dialog inilah yang bisa difasilitasi lembaga khusus dimaksud. Isinya, orang-orang lintas lembaga dan lintas kementerian, termasuk TNI dan Polri. Tujuannya, agar dialog yang terbangun bisa lebih konkret. Demikian pemikiran Mangadar yang juga Dekan FISIP Unpar Bandung itu.
Mengenai mekanisme dialog, pemerintahan Jokowi-JK nanti perlu menimba dari kesalahan model dialog yang pernah dilakukan di era pemerintahan SBY. Yaitu dialog yang diselenggarakan tanggal 5-7 Juli 2011 di Auditorium Uncen Abepura, Jayapura dengan nama Konferensi Perdamaian Papua (KKP) dengan penyelenggara Jaringan Damai Papua (JDP). Dialog yang juga dihadiri Menkopolhukam Djoko Sujanto pada acara pembukaan itu, ternyata menghasilkan sebuah deklarasi yang jika dijalankan, dipastikan bakal mempercepat proses lepasnya Papua dari NKRI. Deklarasi dimaksud berupa usulan tim juru runding yang mewakili ‘bangsa’ Papua Barat yaitu : Rex Rumakiek, Dr. John Otto Ondawame, Benny Wenda, Octovianus Mote, Leoni Tanggahma. Tokoh-tokoh yang direkomendasi KKP itu dari track record mereka boleh dibilang sangat ‘papua merdeka’ minded.
Agar pemerintahan Jokowi-JK tidak terantuk pada batu yang sama, Forum Akademisi untuk Papua Damai yang beranggotakan 18 akademisi dari beberapa Universitas di seluruh Indonesia yang didirikan di Jakarta tanggal 11 Agustus 2011 itu mengusulkan agar dialog itu jangan cuma digelar sekali saja. Lembaga khusus itu harus melaksanakan forum dialog secara berkelanjutan. Pembahasan pun harus menyasar dari level atas sampai tingkat bawah. Komunikasi harus terus dibangun.
Sebagai bangsa, saya percaya saudara-saudara kita di luar papua tentu peduli terhadap persoalan di daerah kami, Tanah Papua. Selain masalah kesejahteraan yang masih jauh dari ideal, juga karena potensi disintegrasi yang selalu mengancam dan siap meledak kapan saja. Akibatnya bisa membuat kita sebagai bangsa menjadi terpecah. Maka dari itu, niat luhur pemerintahan Jokowi-JK yang menempatkan persoalan Papua dalam program prioritas penanganan, sangat kita hargai. Kami menunggu langkah-langkah nyata pembenahannya, demi kedamaian dan kemajuan Papua ke depan. Semoga.