Pilgub Jawa Barat, dan Bonus Demografi

Kedua, usia produktif yang diterima atau "dinikmati" Jawa Barat ini, sesungguhnya menjadi bagian yang tidak bisa disepelekan dalam pergumulan dan pergaulan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan. 

Bonus demografi tidak hanya sekadar dipandang potensial, akan tetapi benar-benar menjadi aktual bagi pementingan peningkatan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi yang potensial itu sejatinya dimanfaatkan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh, dalam arti, diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang proporsional serta tenaga kerja yang terampil. Oleh karena, indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat masih cukup rendah dan hanya menempati posisi ke - 16 di antara provinsi - provinsi lain se-Indonesia (baca: Satu data Pembangunan Jawa Barat, 2014).

Pemerintah dalam menghadapinya, seyogyanya menyiapkan strategi kebijakan pembangunan yang sensitivitas bagi kepentingan pemanfaatan bonus demografi. Lalai atas potensi bonus demografi, secara sadar atau tidak dampak negatifnya akan diterima menjadi kesia-siaan. Atau bonus demografi tersebut hanya menjadi bencana/petaka sosial.

Dengan demikian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan tenaga kerja terampil, atau melakukan pelatihan-pelatihan dan keterampilan angkatan kerja produktif itu agar dapat bersaing dan dapat melakukan kreativitas kerja (ekonomi kreatif), sejatinya menjadi kiblat tumpuannya. Ini dimaksudkan agar pemanfaataan bonus demografi tidak mengalami keterlambatan, atau terlewatkan yang bisa menjadi petaka sosial dan negara/pemerintah gagal memanfaatkannya.

Itu sebabnya, perlu disiapkan dengan kebijakan-kebijakan yang memang "menyantuni" kepentingan-kepentingan pemanfaatan bonus demografi. Bila usia produktif tersebut tidak termanfaatkan produktivitasnya, maka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik oleh karena dengan banyaknya mereka yang tidak bekerja alias menganggur. 

Toh, bonus demografi pun tidak secara otomatis "membawa berkah" peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Melainkan harus diakomodir dengan kebijakan - kebijakan pemerintah yang menyantuni kepentingan memanfaatkan bonus demografi menjadi "kapital" bagi pengembangan dan pembangunan di semua sektor/bidang.

Inilah tantangan gubernur - wakil gubernur Jawa Barat terpilih dalam memanfaatkan bonus demografi dalam kebijakan - kebijakan programnya.  Pemerintah secara berkesinambungan mendorong penciptaan lapangan kerja untuk pementingan tenaga kerja, serta bagaimana pemerintah "mengilhami" tumbuh kembangnya ekonomi kreatif generasi muda usia produktif ini.

Dengan demikian, bonus demografi tersebut harus menjadi peluang yang positif aktual dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menstimulus atau mendorong jumlah usia produktif itu menjadi kapital pertumbuhan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab pasangan calon gubernur - wakil gubernur Jawa Barat terpilih, dengan komitmen kebijakan yang terintegrasi memanfaatkan bonus demografis.*

Bandung, 22 April 2018