"Kita lihat hak-hak ini semakin dibatasi. Bahkan ada kasus-kasus secara nyata dikriminaliasi. Kasus Ahmad Dhani paling nyata. Hanya ada kata ludah, dan idiot dia harus ditahan. Keadilan kita tidak bekerja dengan baik. Ini dibuat-buat. Ini rezim apa namanya kalau bukan rezim otoriter. Berusaha menakut-nakuti orang supaya tidak mengkritik. Membungkam kritik," tuturnya.
Kata Fadli Zon, blunder demi blunder pun terus terjadi,  mulai dari kasus Buni Yani, Abu Bakar Baasyir dan lainnya. Mungkin rezim yang berkuasa berpikir ada game changer. Misalnya, karena sebagian umat isylam tidak mendukung petahana, maka kemudian  dibebaskanlah Abu Bakar Baasyir.
" Hampir setiap hari ada blunder diciptakan. Menjanjikan ekonomi meroket ternyata, apa yang dijanjikan 7-8 persen ternyata 5 persen. Target 5,4 tercapai 5,1. Target 5,1 tercapai 4,9. jadi tidak ada yang tercapai. Inilah masalah kita. Masalah petahana yang menghadapi krisis elektabilitas," katanya.
Sementara  elektabilitas  Prabowo-Sandi klaim Fadli Zon terus naik. Bahkan ia  yakin pada bulan Februari ini, kubunya  bisa melampaui petahana. Terlebih survei-survei selama ini meleset. Ia contohkan saat Pilkada Jakarta, dimana duet Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang menang. Padahal, survei mencatat, yang mungkin menang adalah pasangan petahana.
"Blunder-blunder ini menunjukkan kepanikan dan akan terus beralngsung sampai 17 April. Mungkin mereka pikir dengan menangkapi orang mereka akan menang. Insya Allah dengan Pak Prabowo kita bisa menuju kebangkitan," ujarnya.
Sedangkan  Ustaz Fahmi Salim dalam paparannya lebih menyoroti persoalan politisasi agama. Katanya, justru kubu petahana yang melakukan politisasi agama. Ia contohkan, soal spiritual yang sifatnya personal. Tapi oleh kubu petahana itu dikapitalisasi. Sengaja untuk dipolitisasi untuk kepentingan pencitraan politik.
"Saya agak lucu ketika beberapa bulan lalu dalam grup WA, ada tagar selalu bertanya PrabowoJumatanDimana. Ini lucu apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan politik. Tidak etis bertanya seperti itu. Artinya meragukan keislaman seseorang. Banyak lagi soal politisasi ritual-ritual kesalehan. Sering beredar di media-media sosial. Saya pikir ini blunder," katanya.
Jadi lanjut Fahmi Salim, bicara kepemimpinan itu, harus dilihat track recordnya. Dicermati keotentikannya dalam memimpin. Sekarang, ia lihat, ada semacam krisis krisia keotentikan. Beberapa kebijakan-kebijakan gagal. Terutama kebijakan yang menyangkut  pendekatan terhadap umat Islam.
"Politisasi agama sekarang luar biasa. Saya akan sampaikan ke Pak Prabowo, kalau bisa ulama jangan diposisikan sebagai tukang doa. Ulama harus jadi penentu, konsultan kebijakan negara. Terlalu rendah kalau ulama dijadikan tukang doa, apalagi pemadam kebakaran. Kalau ada kebijakan salah, ulama dikumpulin suruh memadamkan api. Saya kira jangan gitulah jadi pemimpin," katanya.
Fahmi kemudian mengungkit kasus doa KH Maimun Zubair. Baginya kasus doa kyai sepuh yang menyebut Prabowo lantas diralat menarik diulas.
"Pak Kyai bukan orang sembarangan. Saya melihat beliau bukan hanya berdoa politik tapi juga melakukan politik doa. Entah disengaja atau tidak. Tiga kali dalam doa, bahkan setelah diralat, masih mendoakan Pak Prabowo," katanya.
