Cerita di Balik Penetapan Upah Minimum Kota

Hari semakin sore, suasana semakin menghangat. Walikota Bandung pada awalnya tetap pada pendiriannya untuk tidak memenuhi tuntutan para buruh karena rekomendasi UMK karena telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya adalah aspek regulasi yang terkait masalah pengupahan, aspirasi  serikat pekerja dan pengusaha, pendapat pakar ekonomi dan peran pemerintah sebagai stabilisator pembangunan di daerah yang pada satu sisi harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan pada sisi yang lain perlu memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan agar roda perekpnomian bisa terus berjalan.

Pada satu sisi buruh tetap pada tuntutannya bahwa rekomendasi UMK harus dinaikkan.   Buruh memaksa untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Walikota. Suasana semakin memanas dan akhirnya diputuskan bahwa hanya perwakilan yang bisa masuk bertemu dengan Walikota. Pada saat kami hadirkan pula tenaga ahli dari perguruan tinggi untuk meyakinkan perwakilan buruh bahwa angka yang diusulkan telah memperhitungkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi dan telah melebihi  angka KHL.

Malam sudah semakin larut, situasi makin memanas. Walikota Bandung menghadirkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Walikota, Ketua DPRD, Kapolres, Kodim) di ruang kerja Walikota untuk berembuk bagaimana mencari solusi terbaik. Pihak buruh tidak bergeming, mereka bertahan berdemo di sekitar balaikota dan menyatakan tidak akan pulang sebelum tuntutannya dipenuhi. 

Saya menyaksikan diskusi panjang diantara mereka sampai pada  akhirnya karena pertimbangan tertentu, Forum menyepakati rekomendasi angka UMK dinaikan, walaupun tidak sebesar apa yang menjadi tuntutan mereka. Saya masih ingat, sebelum memutuskan, Walikota Bandung meminta izin untuk melaksanakan sholat Istiharah.

Ada hal menarik yang disampaikan beliau kepada saya. Beliau mengatakan peristiwa yang terjadi pada malam tesebut diluar ekspetaksi. Pada saat kejadian beliau baru menjabat sebagai Walikota beberapa bulan. Saat baru dilantik, beliau meminta masukan kepada seluruh Kepala perangkat daerah untuk menyampaikan bahan bagi rencana prioritas kerja 100 hari. Saat pembahasan, dari Disnaker menyampaikan salah satu target kerja 100 hari  adalah kondusifnya proses penetapan UMK 2014. Beliau sempat mempertanyakan alasan saya menempatkan kegiatan tersebut dalam. Saya mencoba memberikan penjelasan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, dimana selalu ada dinamika yang sulit diprediksi pada prosesnya.  

Pada saat disampaikan kepada perwakilan serikat pekerja bahwa rekomendasi angka UMK naik, para buruh bersorak dan berorasi. Kami menghimbau agar mereka segera pulang, karena tuntutan telah dipenuhi, namun ternyata aksi mereka belum usai. 

Mereka ingin memantau langsung perubahan surat rekomendasi. Malam itu juga surat rekomendasi diketik, dicetak dan ditandatangan oleh Walikota  disaksikan oleh perwakilan serikat pekerja, namun belum diberi nomor karena petugasnya sudah pulang. 

Mereka bersikeras untuk  mengawal proses penyampaian surat tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena keesokan harinya merupakan hari terakhir keputusan penetapan UMK oleh Gubernur Jawa Barat.

Sambll menunggu proses pembuatan surat, tak terasa hari sudah berganti tanggal, sementara saya merasa sangat lapar dan masih mengenakan seragam kerja (setelah kebaya sunda) yang mulai lusuh.   

Situasi yang terjadi  betul-betul menegangkan dan sulit diprediksi dari jam ke jam sehingga saya belum sempat mandi dan makan malam. Berbagai kejadian yang telah dilalui malam itu betul-betul menyita waktu dan fikiran saya. Suasananya sangat mencekam dan dinamika perdebatan antara kami pihak pemerintah dan pihak serikat pekerja beberapa kali menemui jalan buntu.

Menjelang adzan Subuh, saya baru kembali ke rumah untuk kemudian pada hari itu juga saya diberi tugas oleh Walikota Bandung mengawal surat rekomendasi tesebut ke Pemprov Jabar. Saya agak terkejut ketika melihat para perwakilan serikat pekerja melanjutkan demonya di depan Gedung Sate.