Bicara partai politik tentu banyak dari masyarakat yang merasa alergi. Bisa karena banyaknya kader partai yang terjerat kasus korupsi, atau janji tinggal janji yang pernah terucap saat kampanye. Persepsi ditengah masyarakat sah-sah saja muncul terkait dengan kepercayaan terhadap partai politik.
Dalam survei yang dilakukan Indo Barometer Maret lalu, hasilnya sebanyak 51,3 persen masyarakat menilai politik buruk. Survei dilakukan menyambut 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Metode yang digunakan adalah acak untuk menghitung 1.200 responden di 34 provinsi dengan angka margin of error sekitar 3 persen.
Dari sekian banyak partai yang ada saat ini, PDI Perjuangan sebagai partai penguasa mendapat sorotan paling besar. Wajar saja, karena selama 10 tahun mereka jadi oposisi, kini dihadapkan pada kondisi dimana mereka yang berkuasa dan disorot. Apalagi selama diluar pemerintahan PDI P terkenal garang dan kritis dalam menyikapi kondisi bangsa.
Sudah banyak yang terucap dari PDI P, mulai kritikan, janji hingga sentilan-sentilan terhadap pemerintahan sebelumnya. PDI P juga memakai jargon yang mendekatkan diri dengan mayoritas rakyat Indonesia, yaitu partai wong cilik. Itu sama artinya partai banteng moncong putih tersebut, menjadikan diri mereka sebagai partai yang membela kepentingan rakyat kecil. Suara-suara yang dulu nyaring terdengar dalam membela kepentingan wong cilik kini sedang dinilai, apakah PDI P konsisten dengan janji mereka atau menjadi lupa setelah menjadi partai penguasa.
1. Soal Kenaikan Harga BBM
Saat jadi partai oposisi, PDI P boleh dikatakan terdepan dalam mengkritik jika pemerintah berencana menaikan harga BBM. Tidak sekedar kritikan melalui suara, PDI P juga turun kejalan bersama massa yang demo. Pentolan PDI P juga ikut serta dalam kerumunan massa, malahan ada yang menangis karena rencana kenaikan BBM tersebut. Sungguh menyentuh perjuangan PDI P, mereka merasa kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat, terutama wong cilik.
Bahkan saat Sidang Paripurna DPR 30 Maret 2012, ada buku putih karya Fraksi PDI Perjuangan yang disebar. Isinya berkaitan dengan penolakan kenaikan harga BBM. Dan menjelang walk out, tangisan politisi PDI P pecah. Lagi-lagi sangat mengharukan, betapa sensitifnya perasaan politisi partai wong cilik tersebut.
Diakui atau tidak, karena faktor penolakan kenaikan harga BBM menjadikan PDI P mendapatkan simpati masyarakat. Dan terbukti pada Pileg 2014, partai yang digawangi Megawati ini meraih suara terbanyak, alias pemenang pemilu. Kemenangan kembali diraih setelah kader mereka, Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia ke 7. Itu artinya PDI P menjadi partai penguasa.
Tidak lama dilantik menjadi orang nomor satu Indonesia, kader PDI P yang terpilih menjadi Presiden mengumumkan kenaikan harga BBM. Kebijakan yang menampar muka Presiden sendiri begitu juga dengan muka partainya. Kegarangan PDI P diuji, apakah akan kembali menolak kebijakan kader sendiri atau mendukung.
Suara-suara penolakan dari beberapa kader memang ada, tapi sifatnya pribadi. Keputusan resmi seperti menerbitkan buku putih tidak terdengar lagi, PDI P membisu ditengah kehirukan publik terkait kenaikan harga BBM. Apalagi saat itu harga minyak mentah dunia anjlok tajam, dari patokan harga APBN 2105 sebesar 105 Dolar AS/barel turun hingga 75 Dolar AS/barel.
Menjadi Pertanyaan besar, apakah PDI P terjangkit penyakit lupa semua. Jika Ketuanya lupa terkait keputusan partai, tentu kader yang jumlahnya sangat besar tidak bisa mengingatkan. Kenapa PDI P tidak kembali turun ke jalan, menangis dan mengeluarkan buku putih jilid II. Â
