Ekonomi Sampah dan Penanganan Banjir

Hal ini sangatlah wajar karena para investor akan memilih berinvestasi di sektor-sektor dengan return yang relatif besar jika dibandingkan investasi yang diarahkan pada manajemen pengelolaan sampah dengan value added yang sangat kecil.

Jika pasar tak mampu "menyediakan" pengelolaan sampah, maka jawaban untuk permasalahan sampah tersebut, secara teori, adalah masuknya campur tangan pemerintah untuk dapat mengelola sampah dengan benar sehingga banjir dapat terhindarkan. 

Namun sayang, kejadian banjir yang terjadi hampir tiap tahun seolah-olah mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah dalam hal pengentasan permasalahan sampah. 

Coba lihat pada perda no. 3 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pengumpulan sampah dilakukan dari berbagai sumber seperti saluran air, sungai, taman, kanal, dan lainnya untuk selanjutnya dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Masih banyaknya sampah yang menumpuk di sungai-sungai maupun di drainase menjadikan sampah-sampah terlambat untuk dipindahkan ke TPA sebelum masuk musim hujan sehingga banjir menerjang.

Namun, bisa jadi kegagalan pemerintah disini disebabkan oleh perilaku oknum masyarakatnya sendiri yang membuang sampah tak pada tempatnya. Pada titik ini perlu adanya campur tangan pemerintah yang diarahkan untuk merubah perilaku mereka.

Perilaku masyarakat

Oknum-oknum dalam masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk dalam perilaku moral hazard yang mana agent (oknum dalam masyarakat) berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh principal (dalam hal ini pemerintah) dikarenakan principal tak mampu mengawasi perilaku tiap-tiap individu dalam membuang sampah. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan, yaitu better monitoring, high incentives dan delayed payment.

Pertama, better monitoring, maksudnya adalah dengan memonitor perilaku oknum masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan yang memonitor disini adalah warga setempat. 

Langkah ini tentunya akan gagal jika masyarakatnya bersifat permisif dan untuk mencegah hal ini maka perlu kiranya penyadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya oleh volunteer pecinta lingkungan atau dinas-dinas tertentu.

Kedua, high incentive, dengan memberikan insentif yang cukup tinggi bagi RT atau pun RW yang memiliki lingkungan yang terjaga kebersihan nya atau juga insentif dalam bentuk menukar sampah-sampah tertentu menjadi uang atau pun kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang mana semakin tinggi insentif yang diberikan maka akan mendorong individu untuk semakin giat menjaga lingkungannya.