Pancasila sebagai Dasar Pembenahan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Selanjutnya, ketika kita melihat data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Index Pembangunan Manusia (IPM) per provinsi di Indonesia, rata-rata IPM per Provinsi adalah 70,18 poin dan dari 34 Provinsi, hanya 9 Provinsi yang memiliki IPM diatas rata-rata. 

Data ini menunjukkan betapa kurangnya beruntungnya kualitas SDM Indonesia sehingga pada titik ini perlu kiranya memahami bagaimana membenahi rendahnya kualitas SDM Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga dan juga pada level global.

Pancasila sebagai solusi

Dengan semakin membaiknya SDM di Indonesia, tak akan menjadi sebuah delusi untuk mengatakan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan dapat bersaing secara global dan namanya akan sangat diperhitungkan di dunia Internasional. 

Bagaimana mewujudkannya ? pancasila yang diracik oleh para founding fathers negara ini adalah jawabannya, terutama 3 sila pertama yang secara implisit menjelaskan bagaimana "kualitas manusia Indonesia" itu seharusnya.

Persaingan global merupakan dampak dari adanya arus globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Menurut James E Alvey dalam artikelnya yang dipublikasikan dalam international journal of social economics, dampak signifikan dari adanya globalisasi adalah adanya sekularisasi yang diartikan sebagai berkurangnya peran agama dalam sebuah masyarakat. 

Lebih lanjut lagi,  beberapa ahli seperti Kurtulmus dan Warner (2016) juga menjelaskan bahwa agama adalah salah satu faktor terpenting terbentuknya sebuah budaya. 

Baca juga : Nilai-nilai Pancasila, Benteng Milenial Bangsa

Dari penjelasan-penjelasan tersebut jika ditarik dalam konteks sila pertama, sangatlah jelas bahwa para founding fathers negara ini sudah dapat melihat akan adanya arus globalisasi di masa yang akan datang sehingga membuat konsep "ketuhanan yang maha esa" sebagai sebuah benteng untuk diri sendiri agar kelak budaya bangsa tak akan luntur diterjang arus globalisasi yang sangat deras.

Selanjutnya, sila kedua menjelaskan bahwa seseorang haruslah memiliki sikap yang adil dan juga beradab. Keadilan, dalam konteks ekonomi tergambarkan dari kesenjangan sosial, masih menunjukkan angka yang relatif memprihatinkan melihat kemiskinan yang meningkat dan rasio gini yang relatif tinggi. 

Kesenjangan bisa terjadi, secara teori, dikarenakan terdapat orang-orang yang memiliki preferensi hanya untuk memaksimalkan keuntungan yang diterimanya.