Demokrasi Jambi dalam Angka 2014

Isu terkini yang sedang panas adalah pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tanggal 9 Juli 2014 menjadi waktu yang dinanti-nanti. Banyak pihak yang peduli dan berpartisipasi dalam hajatan demokrasi ini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga di ruang-ruang akademisi. Mulai dari partisipan, tim sukses, relawan, hingga tim ahli. Berbagai hal terkait demokrasi ini memenuhi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Apakah ini wujud dari arah demokrasi yang lebih baik?

Berbicara tentang demokrasi, kondisi saat ini apakah sudah seperti yang diharapkan? Untuk mengetahui hal itu, diperlukan ukuran yang mampu merefleksikan pembangunan demokrasi di Indonesia. Ukuran ini juga harus mampu dibandingkan antar daerah bahkan antar negara. Sebelum tahun 2007, para akademisi dan politisi lebih mengenal indeks milik The Freedom House dan indeks milik The Economist Inteliggent Unit. Ukuran versi impor ini mencoba merefleksikan kondisi demokrasi dari luar dan dalam skala nasional. Apakah kita tidak mampu dan berinisiatif membuat ukuran yang sejenis?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Inisiatif perumusan Indeks Demokrasi Indonesia dimulai pada awal tahun 2007. Bappenas dan UNDP terlibat dalam membidani lahirnya Indeks Demokrasi Indonesia. Bappenas dengan seluruh stakeholder terkait merumuskan ukuran-ukuran yang tepat untuk dipakai dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Tingkat capaian Indeks Demokrasi Indonesia diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-hak Politik (Political Rights) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) menjadi unsur utama yang di nilai.  Unsur-unsur ini membutuhkan banyak sekali indikator-indikator yang terkait. Data yang digunakan merupakan kombinasi dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kedua hal tersebut saling melengkapi.

Pembentukan Indeks Demokrasi Indonesia ini membutuhkan langkah panjang. Dimulai dengan koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti perda maupun keputusan kepala daerah. Kemudian di verifikasi dan di elaborasi dalam Focus Group Discussion (FGD). Dalam FGD ini juga terungkap hal-hal yang tidak diangkat dalam media massa. Langkah terakhir adalah dengan melakukan wawancara yang mendalam terhadap narasumber yang kompeten. Hasil akhir dari penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia adalah suatu indeks dalam skala 1-100. Demokrasi dikatakan baik jika indeks > 80, sedang jika indeks 60-80, dan buruk jika indeks < 60.

IDI PROVINSI JAMBI      

Indeks Demokrasi Indonesia juga bisa merefleksikan kondisi demokrasi di daerah. Untuk itu, Indeks Demokrasi Indonesia bisa dibandingkan juga antar daerah. Bagaimana kondisi Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Jambi?

Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS Provinsi Jambi, tanggal 4 Juli 2014, IDI Provinsi Jambi tahun 2013 adalah 64,41. Hal ini berarti kondisi demokrasi di Provinsi Jambi dikategorikan sedang. Bila dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya maka kondisi demokrasi saat ini mengalami penurunan, karena nilai IDI Provinsi Jambi adalah 65,88 pada tahun 2010, 70,46 pada tahun 2011, dan 68,81 pada tahun 2012.

Bila dirinci berdasarkan unsur-unsur utama Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi, maka bisa dikatakan bahwa unsur kebebasan sipil dalam kondisi "baik", unsur lembaga demokrasi dalam kondisi "sedang" dan unsur Hak-hak Politik dalam kondisi masih "buruk". Kondisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi yang sedang (64, 41) ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus kita benahi.  Mulai dari kualitas DPT, hingga banyaknya demonstrasi yang bersifat kekerasan harus menjadi perhatian bersama.

Dengan berkaca dari data ini, memungkinkan kita bisa fokus dalam membangun kualitas demokrasi di Provinsi Jambi ini. Bagi para akademisi, mahasiswa, peneliti dan wartawan, data Indeks Demokrasi Indonesia ini bisa menjadi bahan studi yang sangat bagus. Menjadi literatur yang komprehensif jika ingin membandingkan dengan daerah lain.