Hasil Survei Demografi dan Kesehan Indonesia (SDKI) yang dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2012 telah dirilis pekan lalu (25 September). Survei ini terselenggara atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Kesehatan.
SDKI, yang dihelat lima tahun sekali sejak tahun 1987, ditujukan untuk mengumpulkan data mengenai kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan. Dari survei ini diperoleh estimasi atau perkiraan indikator-indikator utama kependudukan dan kesehatan, misalnya, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (ABI).
Belakangan ini, santer diberitakan di sejumlah media mengenai polemik AKI. Betapa tidak, hasil SDKI terbaru (selanjutnya disebut SDKI-2012) menyebutkan, sepanjang periode 2007-2012 kasus kematian ibu melonjak cukup tajam. Diketahui, pada 2012, AKI mencapai 359 per 100 ribu penduduk atau meningkat sekitar 57 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, yang hanya sebesar 228 per 100 ribu penduduk.
Dalam literatur demografi, AKI merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup (BKKBN, 2011).
Secara sederhana, AKI mencerminkan besarnya resiko yang dihadapi oleh ibu selama kehamilan dan saat melahirkan. Kenaikan AKI, selain menunjukkan peningkatan kasus kematian ibu, juga menunjukkan kain besarnya resiko kematian yang dihadapi oleh ibu selama kehamilan dan saat melahirkan. Karena itu, lonjakan AKI yang cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh hasil SDKI-2012 merupakan peringatan serius buat pemerintah.
Hasil SDKI-2012 mengkonfirmasi bahwa berbagai program yang dilaksanakan pemerintah belum berhasil menekan angka kematian ibu. Salah satu program yang menjadi andalan pemerintah dalam soal ini adalah Jaminan Persalinan (Jampersal), yang berupa bantuan finansial yang diberikan kepada penduduk miskin agar mereka dapat bersalin dibantu tenaga kesehatan (bidan atau dokter) di tempat pelayanan kesehatan.
Selain itu, ihwal pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), hal ini tentu merupakan sinyalemen buruk. Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI hingga menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015—sesuai target MDGs—nampaknya bakal meniti jalan terjal.
Tidak heran bila kemudian muncul “nada penolakan” dari instansi pemerintah—yang terevaluasi kinerjanya—terhadap AKI hasil SDKI-2012. Kemenkes menengarai, lonjakan AKI yang cukup tinggi disebabkan oleh kurang tepatnya metodologi perhitungan yang digunakan (Metronews.com, 25 September). Karena itu, Kemenkes lebih memilih menggunakan AKI yang dihitung berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada 2010 (disingkat SP-2010). Diketahui, bila menggunakan hasil SP-2010, AKI secara nasional menjadi lebih rendah, yakni hanya sebesar 259 per 100.000 kelahiran hidup.
Sebetulnya, meski menggunakan AKI yang dihitung berdasarkan hasil SP-2010, kesimpulannya bakal sama, yakni pemerintah belum berhasil menekan AKI selama lima tahun terakhir, dan target AKI sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015 bakal sulit direngkuh.
Terlepas dari alasan kurang tepatnya metode perhitungan yang digunakan, munculnya dua angka untuk indikator yang sama tentu bakal membingungkan publik. Selain itu, keengganan Kemenkes untuk menggunakan AKI yang dihasilkan dari SDKI-2012 bakal memunculkan anggapan bahwa pemerintah mengabaikan obyektivitas statistik. Dalam soal ini, publik bakal menganggap pemerintah hanya akan menggunakan data statistik bila potret yang disajikan mengkonfirmasi keberhasilan pemerintah. Dengan kata lain, statistik hanya digunakan untuk kepentingan politis dan “pencitraan” semata.
Karena itu, AKI yang dihasilkan dari SDKI-2012 mestinya dapat diterima dengan lapang dada—sebagai bahan evaluasi berbagai program yang ditujukan untuk menekan angka kematian ibu—oleh pihak-pihak yang terevaluasi kinerjanya.
Apalagi, indikator ini sejatinya dihitung dengan menggunakan metode baku yang diakui secara internasional keabsahannnya, serta diramu dari hasil kegiatan pengumpulan data (survei) yang benar-benar obyektif dan telah melalui proses validasi yang ketat di lapangan.
Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh instansi pemerintah justru bakal memunculkan kekaburan dan distorsi terhadap realitas persoalan yang sesungguhnya terjadi.
Kesehatan ibu
Ditengarai masih tingginya AKI disebabkan buruknya kualitas kesehatan ibu di negeri ini. Hal ini berhubungan erat dengan ketiadaan atau kurangnya akses terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan yang merupakan persoalan yang lazim terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Menurut Bank Dunia (2006), ada empat alasan untuk menjelaskan penyebab rendahnya akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang.
Pertama, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan. Hal ini mengakibatkan ibu hamil tak memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengatur kehamilan mereka.
Kedua, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Ibu hamil boleh jadi mengetahui dan memiliki kesadaran tentang pentingnya mendatangi pusat-pusat pelayanan kesehatan—misalnya puskesmas—namun urung melakukannya karena tak mendapat izin dari suami. Ketiga, ketiadaan fasilitas kesehatan. Ini merupakan persoalan yang jamak terjadi di Tanah Air, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit diakses karena keterbatasan infrastruktur.
Keempat adalah aspek-aspek non-teknis seperti adat-istiadat atau budaya. Misalnya, ibu hamil merasa enggan untuk ditangani oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berjenis kelamin laki-laki.
Karena itu, untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah perlu berfokus pada empat hal ini. Ditengarai, rendahnya efektivitas Jampersal dalam menekan AKI selama ini karena pemerintah kurang memperhatikan empat hal ini. Faktanya, meski penduduk miskin mendapat bantuan finansial agar dapat bersalin dibantu tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, kenyataannya tak ada jaminan bahwa mereka bakal bersedia datang ke fasilitas kesehatan.
Kesehatan ibu sejatinya tak hanya berhubungan dengan AKI, tapi juga kualitas generasi penerus dan masa depan bangsa ini. Karena hanya dari ibu yang sehatlah akan lahir bayi-bayi yang bakal menjadi tenaga kerja produktif untuk menggerakkan perekonomian serta mengambilalih kepemimpinan bangsa ini di masa mendatang. (*)
Penulis adalah pemerhati masalah sosial-ekonomi dan bekerja di Badan Pusat Statistik.
