Platform Politik Lingkungan Hidup Mengamputasi Kemiskinan

Produk kreatif masyarakat lokal yang dipamerkan dalam ajang Temu Rakyat dan Konferensi Lingkungan Hidup (Dok.Pri)

Adopsi politik lingkungan hidup di tubuh pemerintahan, diharapkan dapat menolong pemerintah mencapai target-target lingkungan hidup hingga ekonomi. Seperti program refoma agraria hingga memangkas kemiskinan yang harus diakui terjadi akibat minimnya penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat di desa-desa.

Lebih dari itu Platform Politik Lingkungan Hidup, menjadi spirit politik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan keselamatan lingkungan, harmoni dengan alam dan pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam konteks kekinian, keberpihakan politik pemerintah terhadap masyarakat adat dan petani di desa-desa dapat mendorong lahirnya produk-produk kreatif berbasis sumber daya lokal. 

Apalagi, pemerintah di satu sisi menggalakkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Permendesa Nomor 4 tahun 2015.

Namun dorongan kebijakan yang ditopang anggaran besar tersebut akan kurang bertenaga, bahkan cuma berakhir sia-sia jika di saat bersamaan, sumber daya desa semakin tergerus oleh industrialisasi. 

Untuk menahan laju ekspansi industrialisasi ke desa-desa yang bahkan kerap menyerobot lahan adat, butuh political will dan konsistensi pemerintah. Pada titik ini, Platform Politik Lingkungan Hidup jadi mendesak diadopsi oleh semua lapis pemangku kebijakan.

Turut hadir dan berfoto di arena photo booth Temu Rakyat di alun-alun Buperta, Cibubur (Dok. Pribadi)