Latar Belakang
Kolonel Mashudi adalah gubernur pertama yang berlatar belakang militer setelah era kemerdekaan. Sekalipun sebetulnya latar belakang sipilnya juga kuat. Kelahiran Cibatu, 11 September 1920 menempuh pendidikannya di HIS, MULO, AMS B dan sempat mengenyam pendidikan THS selama setahun pada masa pendudukan Jepang. Saat kemerdekaan diproklamirkan, Mashudi sedang berada di Jakarta. Hari itu juga ia pulang ke Bandung untuk menghimpun kekuatan bersama teman-temannya, Semasa revolusi itu dia sempat menjadi Ketua Koperasi Mahasiswa dan menjadi anggota BP KNI Priangan sampai Juni 1947. Mashudi kemudian menjadi pegawai tinggi bank Negara Garut dan anggota Local Joint. Kedekatannya dengan Jenderal Besar TNI (Purn) A.H Nasution pun dimulai. Saat itu Mashudi ditunjuk menjadi Ketua Pemuda untuk Astana Anyar dalam Barisan Pemuda Bandung yang dipimpin Nasution.
Mashudi menikahi Yetti Rochyati Sumardja pada 1 April 1951 di Ciamis. Mashudi memasuki militer pada Oktober 1952 dengan pangkat Mayor TNI. Mashudi bergabung dan menempati beberapa jabatan di lingkungan Kodam Siliwangi. Sebelumnya ditunjuk menjadi Gubernur Jawa Barat dia menjabat Kepala Staf Harian Peperda Daerah Swatantra I Jawa Barat sejak 1 April 1957. Mashudi menjadi Letnan Kolonel setelah bersekolah di SSKAD. Dia kemudian dipindahkan ke SUAD menjadi Wakil Inspektur Teritorial dan Pertahanan Rakyat, Koordinator Finek Staf Harian Peperpu. Ketika menjabat Gubernur pada 15 Januari 1960, pangkatnya menjadi Kolonel.
Ada cerita sebelum Mashudi ditunjuk menjadi gubernur. Ketua Zeken Kabinet Ir. H Juanda pernah memintanya untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia. Pengalamannya pernah menjabat menjadi pimpinan BNI 1946 serta menjadi Ketua Badan Pengawas bank-bank asing. Penunjukan itu langsung didukung Nasution yang menjabat KASAD. Namun secara mendadak, Mashudi justru dipanggil Panglima Kosasih yang saat itu menjabat sebagai Panglima Siliwangi.
Rupanya Kosasih mengusulkan Mashudi bersedia menjadi Gubernur Jawa Barat. Pengajuan itu langsung direstui Bung Karno dalam perjalanan mereka menuju projek pembangunan sarana olah raga di Senayan. "Mashudi, kamu akan saya angkat sebagai Gubernur Jawa Barat," ucap Bung Karno saat itu yang langsung dijawabnya "Ya, Pak!"
Penpres No. 6/59 bahwa Gubernur merangkap Kepala Daerah merupakan tantangan bagi Mashudi. Dia harus menggabungkan dua lembaga yang berbeda kubu, aparat gubernur yang didominasi pejabat anggota PNI dan aparat kepala daerah yang didominasi pejabat Masyumi. Kedua partai yang kerap berseberangan ini mendukung Mashudi.Â
Wakilnya Mr. A. Astrawinata kelahiran Negeri Batin, Muaradua, Palembang, 28 Desember 1917. Latar belakang pendidikannya HIS dan HBS dan sarjana di Jakarta. Pikiran Rakjat edisi 8 Februari 1960 tidak menjelaskan latar belakang perguruan tingginya. Disebutkan Astrawinata pernah menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung sejak 1951 merangkap Ketua Pengganti Pengadilan Tentara Bandung sejak 1952. Astrawinata juga pernah menjadi pegawai pada Kejaksaan Tinggi Jakarta, serta Pengadilan Negeri di Jakarta, Bandung, Sumedang. Astrawinata juga menjadi anggota konstituante hingga bubar dan menjadi Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Irvan Sjafari
Sumber :
Pikiran Rakjat, 2 Februari 1960, 5 Februari 1960, 6 Februari 1960, 8 Februari 1960, dan Pikiran Rakyat 6 Mei 2005
