Dalam Nawacita, pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan dalam kerangka negara kesatuan. Hal itu salah satunya diwujudkan dengan membangun jalan di perbatasan negara.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu penyelesaian pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Jalan paralel sepanjang 850 kilometer (km) dari Temajok hingga perbatasan Kalbar atau Kalimantan Timur tersebut ditargetkan bisa tembus seluruhnya pada 2019.
Pembangunan jalan perbatasan ini dinilai sangat strategis karena akan mampu membuka dan menumbuhkan ekonomi di kawasan perbatasan. Selain juga akan memiliki fungsi pertahanan dan keamanan.
Hal itu sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi, yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Perkembangan proyek itu cukup baik, saat ini sepanjang 107 km dari total panjang 850 km jalan perbatasan masih berupa hutan.
Untuk penanganan jalan perbatasan yang belum tembus itu, pada pertengahan Januari 2018 lalu, Kementerian PUPR dan Zeni TNI AD telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan perbatasan Ruas 12 Nanga Era-Bts Kalbar atau Kaltim sepanjang 60 km.
Proyek senilai Rp 178,47 miliar tersebut ditargetkan bisa selesai pada 2018 ini.
Selain membangun jalan seperti di atas, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga mempercepat pembangunan sarana dan prasarana umum sepanjang jalan itu. Diantaranya 8 jembatan dengan panjang masing-masing sekitar 20-90 meter.
Kemudian diikuti dengan perbaikan jembatan kayu sebanyak 64 jembatan yang sudah ada. Pembangunan dan perbaikan jembatan ini akan rampung pada akhir tahun 2018 nanti.
Seluruh pembangunan itu merupakan manifestasi Nawacita sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian maka apa yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi telah ditepati.
