Media Massa, Media Sosial dan Pencideraan terhadap Demokrasi Deliberatif

Mulai dari tahun 2016 kondisi poolitik dan sosial di Indonesia memanas. Dipicu dari kasus dugaan penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan nama Ahok, yang dipanas-panasi oleh ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Kasus ini menjalar mengaitkan peristiwa yang satu denga yang lain. 

Reaksi masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan ribut di dunia nyata. media massa dan media sosial. Berita mengenai pemerintahan bertebaran lebih sering. Namun, disayangkan adanya aksi tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh banyak media maupun perorangan, mulai dari berita hoax, fitnah, pernyataan kebencian, sampai adanya persekusi pendapat. 

Google News Lab 2017, dalam pidato Presiden Joko Widodo ketika memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia menyampaikan ajakan bersama memerangi berita bohong yang dapat mengancam kesatuan bangsa.

Terdapat tujuh kategori informasi dan disinformasi, yakni: 

1. Parody and satire, yakni informasi yang sebenarnya tidak merugikan secara umum, tapi membodohi masyarakat. 
2. Disconnected, yakni informasi yang tidak nyambung, mulai dari judul, foto atau gambar, keterangan, dan isi. 
3. Misleading, yakni informasi yang menyesatkan, terdapat informasi sesat yang dipakai dalam mengemas isu.
4. Out of context, yakni konten informasi yang disebar dalam konteks yang tidak sesuai. 
5. Camouflage, yakni informasi yang sumbernya disamarkanuntuk memperkuat informasi yang sesat. 
6. Manipulation, yakni informasi dan gambar yang dimanipulasi dengan tujuan untuk membohongi masyarakat. 
7. Fabricated information, yakni informasi yang terbukti salah tapi tetap sengaja disebarkan. (presidenri.go.id, 7/5/2017)

Kebebasan dalam berpendapat merupakan bagian dari hak masyrakat demokrasi, namun bila diciderai dengan menyuarakan kebencian, hinaan, dan berita bohong bukanlah hal yang teapt, karena melanggar hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. 

Media Massa dan Cidera Demokrasi

Republika.co.id memposting artikel pada Kamis, 18 Mei 2017, berjudul "Direktur Infit: Adian Coba Benturkan Presiden dan Wakil Presiden", yang diredaksi oleh Muhammad Fakhruddin. Artikel tersebut saya rasa telah menciderai demokrasi dengan melakukan disconected dan camouflage. Tidak terdapat sinkron yang baik dalam artikel ini. Foto yang digunakan adalah foto Direktur Eksekutif Institue for Indonesian Integrity (Infit), Abdul Haji Talaohu, sementara tokoh utama dalam artikel adalah