Mohon tunggu...
Junirullah
Junirullah Mohon Tunggu... Penulis - Penulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

- Nama lengkap Junirullah - Nama panggilan Jun - Profesi IT dan Seniman - Peserta Workshop Dapodik 2013 Medan - Angkatan II PPWS Online 2014 Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Aku Cuma Formalitas Buat Numpang Nampang Doang!

19 September 2021   13:12 Diperbarui: 19 September 2021   13:14 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Acara Pagelaran Seni Budaya Dalam Sosialisasi Pademi Covid-19, jepret creator oleh. Alfizar

sehingga di tahun 2013 s/d 2014 saya mengenal contoh bijak yang memperhatikan tentang MUTU SUMBER DAYA MANUSIA di Medan dan Jakarta yang kami sebut Bapak Prof. dan Team Workshop yang telah banyak merubah sumber daya kami sebagai alumni terlatih untuk dididik menjadi contoh teladan bagi dunia pendidikan khusus masyarakat di masing-masing wilayah perwakilan daerah di seluruh nusantara.

Pendapatan disekolah sedikit dan saya masih bersyukur dengan do'a dan daya upaya untuk dapat lebih baik lagi kedepan, karena yang saya keluhkan itu adalah gimana saya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari untuk ketiga orang anak dan istriku?,

Lalu ambil jalan simpel dan lebih baik membijaksanakan diri sebelum dibijaksanakan orang lain, dari pada hanya merongrong kinerja pejabat pemerintah yang memang pihak pusat tidak tahu apa-apa pada masa itu serba serbi berjamaah searah dengan kata sentral dan bukan desentral tentang situasi dan kondisi lokasi dilapangan?!, 

Alangkah baiknya pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang menguntungkan bagi berlanjutnya kehidupan rakyat umum, dan hal tersebut baru dibilang bersinergi, bermanfaat dan juga berguna bagi diri, keluarga, kerabat, masyarakat, dan rakyat Indonesia, bila perlu Manca Negara.

Dan alangkah bersyukurnya lagi kalau pemerintah Indonesia memberlakukan sistem rekruitmen seperti perusahaan profesional terkemuka dalam menjalankan tupoksinya (tugas, fungsi, dan pokok kerja), yaitu melakukan transformasi dalam penerapan sistem kerja kontrak dan untuk tahun ini tidak ada lagi yang namanya PNS/ASN, 

karena setahu saya pengalaman perjalanan dari mulai di Aceh dan sekarang Sulawesi Tenggara, PNS/ASN itu bekerja tidak maksimal, saya lihat banyak nongkrong dikantin, warung, mutar-mutar, dan juga ada ambil motor terus engkol berangkat keluar bolos entah kemana pokoke aaAPPY-appy aja, dan mirisnya lagi dari lulusan pendidikan tinggi ini banyak bekerja tidak berkualitas dan tidak bermutu, 

jadi dari hal ini telah membuat negara Indonesia rugi setiap bulan harus mengeluarkan operasional membayar gaji PNS/ASN yang memang lebih banyak ada diantara mereka cuma duduk doang, nyantai maen hanphone, dan tak mau peduli lagi yang namanya sosial masyarakat, yang mengakibatkan baju dan kukunya nanti patah dan sepatunyapun kotor,

hal ini dapat dilihat tingkah dan perilaku mereka sehari-hari dalam dunia pekerja buruh masyarakat ini setelah lolos dari calon PNS/ASN dan dinobatkan dengan SK.PNS PUSAT Tertanggal Jakarta, padahal para buruh pekerja pemerintah ini yang sudah jelas tupoksinya mereka PNS/ASN adalah pelayanan bagi masyarakat pada masing-masing bidang dan wilayahnya,

Semua ini sungguh konyol dan tak bisa dirubah lagi jika ditegakkan seperti; "Ibarat Besi Bengkok Lapuh, Rapuh, dan Berkarat, jika di Ketok pasti Arang Habis Besi Binasa", begitulah aspek dilema dan kaitannya, terus siapa yang menjadi Pahlawan untuk merubah sistem ini?!

Akan tapi jangan dikasihani lagi, sebab ini sudah berjalan lama dan juga sudah menjadi gumpalan darah yang menyatu dalam daging sebagai asupan pokok gizi terbaik dari hasil didikan KELUARGA, didikan, ORANGTUA, dan juga didikan dari produk salah satu CONTOH PENDIDIKAN gagal.

JIKA KITA BERFIKIR LUES DAN LEBIH BIJAK LAGI, dalam pasal hal pertimbangan ini (SUDAH TENTU PASTI BIJAKSINI DAN BELUM TENTU PASTI BIJAKSANA), kalau urusan putusan untuk kemashalatan rakyat baru keputusan itu ada pada Surat Keputusan Presiden.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun