PENYAMBUTAN HUT RI KE 68 SEBAGAI SIMBOLIS PENELANTARAN FALSAFAH PANCASILA
Menjelang hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke 68 tepat pada tanggal 17 Agustus 2013 kini dapat dihitung dengan hari. Bagi mereka para penerus bangsa yang ikut dalam anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan para aparat fungsionalis negara telah jauh hari mempersiapkan diri menyambut serangkaian acara pengibaran benderadan seremonial sebagai hari paling bermakna dalamsejarah di bumi Indonesia raya.
Gejolak sosial dan penindasan terhadap masyarakat pribumi Indonesia menjadikan suatu kekuatan atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan yang tidak berkeprimanusiaan segera diahiri. Keragaman suku bangsa masyarakat Indonesia menjadi kekuatan dan anugerah yang tidak pernah terpikirkan oleh bangsa penjajah untuk menyatukan tekat, menjadikan keragaman bangsa itu menjadi dasar persatuan dan keberanian mengangkat bendera tanda perlawanan terhadap para penjajah.
Perjuangan yang demikian panjang dan pahit itu telah mengubah jalan sejarah di negeri tanah bertuah itu yang di ukir di dalam sebuah naskah Proklamasi. Hari 17 Agustus dikumandangkan ke segala penjurunusantara dan diperingati dengan kemegahan sebagai hari kemerdekaan “Pesta Rakyat” hanyalah sekedar seremonial belakayang sebenarnya telah kehilangan makna dan ingkar janji pada pendiriannya sendiri.
Tepat pada hari Sabtu 17 Agustus 2013, genaplah usia negaraku tercinta 68 tahun. Ibarat usia normal seorang manusia dapatlah dikatakan bahwa NKRI ini sudah begitu tua. Namun usia yang tua itu telah memendamkepiluan dan suara tangisan kepedihan.
Bagaikan tangisan derita seorang gadis malang yang dirampok,disiksa dan diperkosa dalam sebuah rumah sepi, dan saat menangis berteriak meminta pertolongan, tidak ada yang dapat mendengarkan dan mempedulikannya. Kesenjangan sosial, ketiadaan moral dan rasa malu serta hilangnya rasa tanggungjawab moral telah menimpa bangsa ini.
Rasa persatuan dan kesatuan kini tidak lagi dijadikan sebagai kultur kebudayaan bangsa, lihatlah saudara-saudara kita yang semakin hari semakin tidak merasakan hal itu. Tanah papua yang selalu menjadi kebanggaan dan di dambakan negara-negara asingpun seakan dibiarkan dan ditelantarkan oleh negara. Enam puluh delapan tahun kemajuan yang dirasakan masyarakat Indonesia seharusnya juga mendapat perlakuan yang sama bagi masyarakat papua.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengungkit kembali peristiwa yang sudah-sudah. Mungkin sebagian orang berpendapat bahwasaat ini warga papua telah lumayan baik, kewajiban negara telah dilaksanakan melalui peningkatan APBN/APBD dari tahun-ketun dan lain sebagainya. Saya tidak memungkirinya, hanya saja muncul sebuah pertanyaan besar “ sudahkahnegara menjalankan amanah falsafah Pancasila??”. “Seberapa besar amanah dari pancasila itu dijalankan??”
Keprihatinan itu terlontar dari tokoh-tokoh masyarakat asli papua, Soctrates Sofyan Yoman mengatakan bahwa kehidupan dan masa depan bangsa papua sudah tidak ada dan sangat memprihatinkan. Pernyataan itu tentu didasarkan padaalasan-alasan berdasarkan kondisi masyarakat papuasejak RI mememerdekakan diri hingga saat ini. Beberapa lasan tersebut yaitu :
1.Diberlakukannya Otonomi Khusus Plus (Otsusplus) terhadap wilayah papua hanyalah sebagai kebohongan terbesar pemerintah Indonesia. Sesungguhnya pemerintah Indonesia telah gagal membangun dan meng-indoneaiakan Orang Asli Papua. Dalam kenyataannya Pemerintah Indonesia selama 50 tahun dengan sukses dan gemilang menghancurkan dan memusnahkan masa depan Penduduk Asli Papua dalam berbagai bidang. Manusia-manusianya dibantai seperti hewan dan binatang buruan atas nama keamanan dan kepentinagn Nasional dengan jargon NKRI harga mati. (suarapapua.com)
2.Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) mempunyai tiga tujuan, yaitu:a. Usaha pemerintah Indonesia untuk menghindar dan menyembunyikan diri dari kegagalan Otonomi Khusus. b. UP4B juga menjadi lahan untuk para jenderal dari kalangan TNI dan POLRI yang sudah pensiun. c. UP4B merupakan kebohongan Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional. (Suarapapua.com)
3.Bahwa Kejahatan negara dan aparat keamanan Indonesia secara sistimatis, terstruktur, meluas dan terus-menerus sebagai pencerminan dari kebijakan degenerative politic (melumpuhkan, menghancurkan, memusnahkan, memporak-porandakan, memperburuk,) yang menurut Nugroho (The Jakarta Post 10 Juli 2012) sudah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia di tanah Papua selama 50 tahun sejak 1961. (suarapapua.com)
4.Penelantaran pendidikan, perekonomian, kesehatan dan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembuatan poduk hukum pemerindah Indonesia seringkali merugikan dan tidak berpihak kepada keberadaan Orang Asli Papua. Seperti Undang-undang tentang Pornografi, Undang-undang Pokok Agraria, dan pengaturan hak-hak ulayat Masyarakat Papua, Serta Sumber Daya Alam kekayaan tanah papua.
Masalah kesenjangan di papua hanyalah satu dari ribuan masalah di tanah air, masalah kemiskinan, keserakana, pembiaran, pembantaian, diskriminasi, dan ketidak adilan lainnya yang telah menimbulkan berbagai gerakan gerakan sosial untuk melepaskan dari dari NKRI.
Mengingatkan kita kembali akan Bunyi Agung Pancasila, yang jika boleh dikatakan inilah perintah dan amanat yang paling sempurna dan lengkap. Refleksi 68 tahun NKRI, dapat direnungkan sejauhmana pengaplikasian bunyi-bunyi pancasila selama 68 tahun.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Selamat ulang tahun bangsaku, selamat ulang tahun saudaraku ditanah papua, selamat ulangtahun pancasila, selamat ulang tahun Indonesia.
