Vaksinasi Covid -- 19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid -- 19. Vaksinasi Covid -- 19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Pelaksanaan vaksinasi Covid -- 19 di Indonesia yang dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas penerima manfaat Vaksinasi Covid -19 Â dan terkesan lambat dalam setiap tahapannya, membuat target yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sesuai rencana.
Ditambah adanya beberapa varian Vaksin Covid -- 19 yang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya juga, seperti Sinovac, Novavax, Astrazeneca dan Pfizer serta Vaksin Nusantara yang keberadaanya ditanggapi, ada yang pro dan ada yang kontra.  Masih  belum meratanya pelaksanaan vaksinasi gratisan yang semula di target satu  juta orang per hari, dan masih kurangnya kepercayaan dari  warga masyarakat dalam menyikapi program vaksinasi gratisan ini, agar warga masyarakat dapat diyakinkan dan bersedia dengan penuh kesadaran sendiri akan pentingnya vaksinasi gratisan ini, menambah pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.
Persoalan tersebut menandakan bahwa masih carut marutnya  manajemen penanganan Covid -- 19 di negeri ini, dan baru -- baru ini muncul  kebijakan baru tentang Vaksin Gotong Royong individu berbayar yang diperuntukkan bagi karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain dalam keluarga  yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Program Vaksin Gotong  Royong  ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang akan mencover semua vaksinasi Covid -- 19 yang gratisan.
Dan pengadaan Vaksin Sinopharm dan Vaksin Biologics ini, menjadi tanggung jawab Kementrian BUMN dan PT Bio Farma. Kebijakan Pemerintah ini, otomatis merugikan bagi perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja swasta tertentu. Dalam situasi dan kondisi disrupsi seperti ini dilematis bagi perusahaan swasta, akan  terasa berat karena harus menanggung biaya Vaksinasi Gotong Royong  sesuai dengan Kebijakan Pemerintah yang baru ini. Tentu saja  hal ini, menambah pekerjaan rumah baru lagi bagi pemerintah disamping pekerjaan rumah lama yang belum selesai -- selesai.
Belum lagi, beberapa tanggapan  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang tidak sependapat dengan kebijakan Presiden Jokowi ini. Sebagai warga negara biasa, saya tidak akan mencampuri terlalu dalam terkait pro dan kontra Kebijakan Presiden Jokowi. Biarlah ini menjadi ranahnya Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia saja. Yang boleh mengkritisi adalah wakil -- wakil rakyat yang ada di Senayan, Jakarta. Itu urusannya orang -- orang besar.
Kalau orang -- orang kecil seperti saya ini, pemikiran saya hanya simpel saja sih, dalam situasi dan kondisi pandemi Covid -- 19 seperti ini, kalau disuruh memilih antara Vaksin yang gratis atau  Vaksin yang bayar, jawaban saya sudah pasti pilih Vaksin yang gratisan. Kalau ada yang gratis kenapa harus pakai yang bayar. Wong ndeso itu sukanya yang simpel -- simpel, tidak suka yang ribet dan jlimet. Biarlah orang mau bilang kalau saya ini salah satu orang yang bermental gratisan. Mau gimana lagi hidup baru susah gaes.
JUNAEDI, S.E., Tim Media Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID).
