Julkhaidar Romadhon
Julkhaidar Romadhon Pengamat Kebijakan Pertanian

Pengamat Pertanian Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya. Http//:fokuspangan.wordpress.com Melihat sisi lain kebijakan pangan pemerintah secara objektif. Mengkritisi sekaligus menawarkan solusi demi kejayaan negeri.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Negara Tengah "Darurat" Lembaga Pangan

11 Februari 2018   20:18 Diperbarui: 13 Februari 2018   19:11 1940 2 0
Negara Tengah "Darurat" Lembaga Pangan
Foto: Tribunnews.com

Rasa-rasanya jika kita menyimak polemik demi polemik pangan yang terjadi belakangan, memang benar Negara ini lagi darurat lembaga pangan. Selalu ada saja kejadian tiap tahunnya, mulai dari harga jatuh hingga impor. 

Silih berganti seakan masalah pangan tiada henti. Yang paling baru dan mencapai klimaks adalah perseteruan dua Kementerian yaitu Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

Publik seakan dipertontonkan ketidakprofesionalan dua lembaga Negara. Bagaimana mungkin sama-sama pemerintah tapi bisa berbeda pandangan yang tajam. Sepertinya kejadian tersebut benar-benar puncak dari segala puncak dan telah menunjukkan memang ada yang salah dalam tata kelola pangan.

Kementan tetap ngotot dengan data diatas kertas bahwa kita surplus produksi. Sedangkan Kemendag lebih realistis lagi dengan melihat pergerakan harga yang terus merangkak naik dari hari ke hari. 

Harusnya, jika benar produksi padi melimpah, maka harga beras tidak akan naik. Para pakar ekonomi pun juga sudah bingung, apakah teori ekonomi Hukum Permintaan dan Penwaran 100 tahun yang lalu sudah terpecahkan? Bagaimana bisa jika barang yang ditawarkan banyak, permintaan tetap tetapi harganya semakin tinggi? Aneh? apa yang terjadi sebenarnya? Logika yang sangat sulit diterima akal sehat.

Apakah memang polemik dibiarkan saja mengalir alamiah demi kepentingan ego sektoral, lalu biarkan publik saja yang menilai siapa yang salah? ataukah memang karena ketidak tahuan dan lemahnya koordinasi kedua lembaga?

Namun, semua drama akhirnya cleardan terjawab sudah. Pernyataan terlontar dari Mendag Enggartiasto Lukita, bahwa impor beras 500 ribu ton dari Vietnam juga atas sepengetahuan Amran Sulaiman. Hal ini juga diamini oleh kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi yang mengatakan bahwa keputusan impor adalah kebijakan pemerintah dan pasti sudah dikoordinasikan terlebih dahulu.

Sebenarnya polemik impor beras tersebut bisa selesai karena ada campur tangan Wapres Jusuf Kalla yang meluruskannya. Di sisi lain juga diperkuat rekomendasi dari Lembaga Negara Ombudsman yang menilai ada potensi pelanggaran administrasi. Lalu sebenarnya, apa yang sudah diluruskan? 

Kesalahan fatal yang sangat bisa terjadi waktu itu adalah penunjukkan impor kepada BUMN PT Putra Pangan Indonesia (PPI). Bagaimana mungkin PPI yang notabene tidak mempunyai sarana pergudangan, pengalaman soal importasi serta payung hukum yang jelas bisa melakukannya.

Disanan akan terjadi potensi pelanggaran undang-undang yaitu Inpres No 5 Tahun 2015 dan Perpres 48 Tahun 2016, karena yang berhak yang melakukan impor beras adalah Perum BULOG. 

Coba bayangkan jika tidak ada yang meluruskan, pasti dikemudian hari akan menjadi potensi pelanggaran hukum. Ini semua karena pengalaman Wapres JK yang pernah menjabat sebagai kepala BULOG. Tentu dan sangat jelas beliau paham dengan apa yang terjadi.

Jika kita tarik mundur ke belakang, persoalan pangan bukan kali ini saja terjadi. Selalu ada saja kejadian tiap tahunnya, silih berganti seakan tiada henti. Seperti contoh kasus yang terjadi pada bulan oktober 2015 lalu, perihal perlu tidaknya impor beras. Lagi-lagi, terdapat perbedaan pandangan antara Mentan Amran Sulaiman dengan Mendag Thomas Lembong.  

Di sini sangat jelas memperlihatkan lemahnya kemampuan koordinasi dan kerjasama antar kedua menteri (m.tempo.co.id). Mentan Amran Sulaiman mengatakan selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Mendag Thomas Lembong mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand. 

Dua hal yang saling bertentangan dan bertolak belakang. Itulah impor beras, pasti mengundang kontroversi karena merupakan symbol dan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mencapai swasembada.

Contoh kasus lainnya adalah ketika Mentan mengatakan tidak akan impor bawang merah pada tahun 2016. Pernyataan tersebut didasarkan pada data yang ia pegang, di mana produksi bawang merah di Indonesia sebanyak 241 ribu ton sedangkan kebutuhan 175 ribu ton sehingga impor tidak diperlukan. Namun, belakangan Mentan malah menarik pernyataannya sendiri dengan mewacanakan untuk mengimpor 2.500 ton bawang merah dengan alasan menstabilkan harga menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri (m.gresnews.com).

Tidak hanya dari sisi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan juga mengalami hal yang sama. Contoh kasus yaitu keterlambatan eksekusi importasi sapi tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan puasa dan lebaran, hingga mengakibatkan harga daging sapi terlanjur meroket. Hal ini juga diakui Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui keterlambatan diakibatkan karena koordinasi yang lemah serta berbelitnya birokrasi. 

Keterlambatan proses perizinan kuota tambahan berasal dari Kemendag yang terlalu lama dalam penerbitannya. Izin importasi untuk BULOG sebagai pengimpor baru turun beberapa minggu sebelum puasa. BULOG menilai hal ini begitu terlambat. Idealnya, izin sudah harus diturunkan paling lambat H-3 bulan sebelum puasa. Agar kenaikan harga daging sapi yang dikarenakan akibat kurangnya pasokan daging sapi dari dalam negeri dapat diredam (m.republika.co.id).

Lalu, bagaimana dengan lembaga pangan lain seperti BULOG, apa yang terjadi sekarang? Mengapa tidak bisa memainkan perannya yang begitu powerfull seperti waktu dulu?  

BULOG sekarang tidaklah sama seperti yang dahulu. Sekarang BULOG berbentuk BUMN dan harus berkoordinasi dulu dengan beberapa Kementerian sebelum bertindak. Kewenangan BULOG menjadi semakin kecil dan seakan tidak berdaya. Prinsip bisnis BUMN harus dikedepankan, karena dituntut untuk memberikan keuntungan kepada Negara selaku pemegang saham. 

Jadi, semua kegiatan yang dikelola oleh BULOG harus menghasilkan laba dan tidak boleh rugi. Itulah mengapa terkadang BULOG seperti di persimpangan dan terkesan lambat mengambil keputusan untuk segera melakukan tindakan, karena disana ada pertimbangan bisnis.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2