Peran kiyai dalam politik

Penulis: Juliansyah Aditya Rahadian dan Moch. Faisal Rais

Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SGD Bandung 

masyarakat jawa sering menggunakan istilah "kyai" untuk merujuk pada orang yang dianggap "alim" dalam tradisi islam. Kyai biasanya memiliki kharisma, memipin pesantren, mengajarkan kitab-kitab klasik, atau terhubung dengan kelompok islam tradisional. secara khusus, istilah ini hanya digunakan dalam budaya Jawa di Indonesia. Dalam tradisi intelektual masyarakat Jawa, istilah "Kyai" sering diartikan sebagai ulama. Namun, arti ulama sebenarnya lebih luas, dan kyai lebih dipahami sebagai ulama. Namun, arti ulama sebenarnya lebih luas, dan kyai lebih sering dipahami sebagai seseorang yang mendalami dan berkomitmen pada ilmu keislaman, serta memiliki sifat kharismatik yang tercermin dalam praktik hidupnya.

Dari sudut pandang umat Islam tradisional Jawa, kyai dianggap sebagai bagian dari kelompok elite agama. Elite agama dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kualitas tertentu yang memungkinkan mereka berperan dalam kekuasaan sosial dan politik. Kyai disebut sebagai elite agama karena memiliki kualitas yang membedakan mereka dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Kyai sebagai elite agama memiliki peran khusus di masyarakat. Melalui do'a yang dianggap berkah, kyai dipandang oleh jama'ah sebagai orang berilmu, pewaris nabi, model hidup, tempat meminta nasihat, dan penolong. Kyai bahkan dianggap dapat memberikan solusi dari berbagai persoalan hidup. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kehidupan kyai biasanya berfokus pada tasawuf, dengan penekanan pada memperoleh pemahaman keagamaan dan spiritualitas yang mendalam untuk mencapai kebijaksanaan yang tinggi. (Suaidi, 2021)

Otoritas (Authority), menurut KBBI, didefinisikan sebagai hak untuk bertindak, kewenangan, atau kekuasaan. Kekuasaan yang memiliki hak untuk memberikan perintah dan menuntut kepatuhan biasanya didefinisikan sebagai wewenang. Kemampuan untuk membuat orang lain mengikuti arahan tertentu dikenal sebagai otoritas dalam sosiologi. beberapa istilah yang berhubungan dalam teori politik adalah kekuasaan, legitimasi, dan wewenang. Kemampuan untuk mengontrol sumber daya sendiri dan orang lain tanpa mengganggu masyarakat disebut kekuasaan. Mereka yang berkuasa memiliki wewenang untuk bertindak sesuai dengan kemampuannya. (Beni Ahmad, 2018)

Dalam konteks keagamaan, otoritas dapat didefinisikan sebagai kewenangan, kekuasaan, atau hak untuk bertindak dalam bidang keagamaan sehingga orang lain mematuhi atau mengikuti perintah. Otoritas agama tidaklah berdiri sendiri, karena sejarah agama selalu berkaitan erat dengan politik, otoritas agama sering kali terhubung dengan otoritas politik. Namun, otoritas agama bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Dalam perjalanannya, ia bersifat dinamis. Beragam tingkat otoritas agama dan interaksi diantara tingkat-tingkat tersebut menjadi bagian dari dinamika yang terus berkembang. (Rokhmad, 2021)

Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin muslim terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian mendukung penyatuan islam dengan politik, sedangkan yang lain memilih untuk memisahkan keduanya, Kelompok islam politik tidak berhasil mendapatkan tempat di kekuasaan orde lama, terutama setelah pembubaran masyumi oleh presiden Soekarno pada awal 1960-an. Situasi serupa berlanjut selama orde baru. Pemimpin otoriter presiden Soeharto mencegah kelompok islam politik berkembang. Beberapa kelompok politik islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibentuk, sementara kelompok islam radikal seperti komando jihad dihapus. Militer juga digunakan untuk memerangi gerakan separatis muslim, seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) 

Saat itu, Presiden Soeharto hanya memberikan peluang untuk kemajuan islam di bidang budaya. Oleh karena itu, para aktivis islam politik, termasuk tokoh-tokoh islam penting dari masa lalu partai Masyumi, memilih untuk tetap diam dan menghindar. Meraka tidak berani tampil secara terbuka saat mengadakan kegiatan seperti pengajian dan pertemuan keagamaan. Ini karena mereka tau bahwa Soeharto tidak menyukai kelompok muslim yang memanfaatkan islam sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Dianggap dapat mengancam stabilitas nasional. kelangsungan orde baru, posisi Soeharto dan lingkaran kekuasaannya di cendana. 

Sebagaian besar cendikiawan islam moderat dan teknokrat muslim modernis baru mulai mendekati presiden Soeharto pada awal 1990-an. Namun, sebagian dari mereka justru berbalik menjadi "brutus", yang membuatnya lebih lemah saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia, yang pada akhirnya mengakhiri Soeharto dan rezim orde baru. Orang-orang yang sebelumnya bersembunyi sekarang mulai muncul dan mengadakan kegiatan dan acara yang berkaitan dengan islam politik secara terbuka. Kejatuhan Soeharto membuka jalan menuju demokrasi yang memungkinkan orang-orang termasuk kelompok islam untuk berbicara dan beraktivitas dengan bebas. Ironisnya, sejumlah kelompok islamis dan kelompok islam radikal yang tidak toleran sering berusaha menghambat kebebasan dengan menindas berbagai aliran keagamaan atau kelompok yang mereka anggap menyimpang dari ajaran islam. (Yaya dan Syarief,2016)

Meraka melakukan ini dengan mengatasnamakan agama. Meskipun mereka ingin kebebasan dan kemerdekaan untuk diri mereka sendiri, mereka enggan memberikan kebebasan kepada orang lain atau kelompok. Bahkan lebih ironis, mereka menggambarkan demokrasi sebagai kutip budaya kafir, pancasila sebagai  "sistem" thagut, dan Indonesia sebagai negara yang tidak menganut agama islam. Padahal, sistem demokrasi memungkinkan mereka untuk berbicara bebas. Kebebasan sangat langka dalam rezim politik otoriter seperti orde baru.