Satu dekade telah berlalu sejak program Dana Desa diluncurkan, sebuah inisiatif ambisius yang digadang-gadang akan membawa perubahan signifikan bagi desa-desa di seluruh Indonesia.
Mimpi besar terukir yakni desa-desa mandiri, berdaya, dan sejahtera. Dana Desa diharapkan menjadi katalisator pembangunan, memicu pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat desa.
Namun, setelah 10 tahun berjalan, realitas tak seindah harapan. Alih-alih menjadi tonggak kemajuan, Dana Desa justru kerap kali menjadi sorotan negatif akibat kasus korupsi yang mencoreng citranya.
Dana yang seharusnya menjadi modal pembangunan, justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Laporan fiktif, mark-up anggaran, dan penyalahgunaan wewenang menjadi pemandangan yang tak jarang ditemui.
Mengapa mimpi besar ini ternoda? Salah satu faktor utama adalah lemahnya sistem pengawasan. Transparansi yang seharusnya menjadi pilar utama, seringkali diabaikan.
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pun masih minim, sementara kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, celah korupsi semakin lebar, dan para pelaku dengan leluasa memanfaatkan kesempatan.
Modus korupsi Dana Desa pun beragam, mulai dari pembuatan laporan fiktif, penggelembungan anggaran, hingga penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi.
Praktik-praktik kotor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan merusak kepercayaan masyarakat.
Ironisnya, di tengah melimpahnya dana yang dikucurkan, masih banyak desa yang tertinggal. Infrastruktur yang seharusnya dibangun, terbengkalai. Program-program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya berjalan, mandek.
Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini semakin mempertegas pertanyaan, apakah mimpi desa mandiri hanya akan menjadi ilusi belaka?
Tentu saja, tidak semua desa mengalami nasib serupa. Masih banyak desa yang berhasil memanfaatkan Dana Desa dengan baik, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.