Bulu tangkis, adalah salah satu, meski saya mau bilang satu-satunya olahraga yang bisa diandalkan berbicara di kancah olahraga internasional.
Siapapun tahu, prestasi itu bukan hasil sim salabim. Ada pembinaan yang konsisten, berkelanjutan dan berjenjang. Penggalian, dan pencarian bakat, dari seluruh pelosok negeri. Tidak ada yang instan, prosesnya panjang dan tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar.
Negara sudah semestinya mengambil porsi paling besar dalan proses itu. Tetapi tidak menutup peluang bagi perusahaan-perusahaan swasta. Terlebih alokasi dana pemerintah pasti sangat terbatas. Persoalannya, siapa yang bersedia mengambil peran itu, karena jelas itu bukan bagian dari tanggungjawab perusahaan?
Bertahun-tahun, Djarum mengambil bagian itu. Secara konsisten, Djarum melakukan pencarian, pembinaan dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang melalui PB Djarum. Hasilnya, PB Djarum sukses menghasilkan pebulutangkis andalan Indonesia.
PB Djarum sebagai perpanjangan perusahaan rokok Djarum, merupakan perusahaan swasta. Bukan lembaga sosial, meski apa yang dilakukan bisa saja bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga tidak ada yang benar-benar gratis di sini. Minimal apa yang dilakukan memberi nilai positif pada perusahaan. Branding.
Celakanya, Djarum bukanlah perusahaan buku tulis, bola, air mineral tetapi perusahaan rokok. Perusahaan yang menghasilkan barang "haram" bagi kesehatan. Peringatannya, ditulis jelas di setiap bungkusnya. Sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip olahraga itu sendiri.
PB Djarum, meski bukan pabrik rokok, tetapi bagian integral dari pabrik rokok. Apapun yang dilakukan PB Djarum, harus berkontribusi positif bagi performa perusahaan. Termasuk ketika melakukan peran dan fungsinya sebagi tempat pembinaan olahraga.
KPAI berteriak keras pada PB Djarum dalam acara audisi beasiswa bulutangkisnya Menganggap apa yang dilakukan adalah eksploitasi anak. Sebab pada kegiatan tersebut, terdapat logo Djarum. Sesuatu yang oleh KPAI diidentikkan dengan merk rokok. Terlebih dilakukan dalam event olahraga untuk anak-anak. Apakah ini bukan ekploitasi ? Menggunakan anak-anak untuk mempromosikan rokok.
Ketika publik bereaksi atas pernyataan KPAI, lembaga ini bergeming, bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukan adalah kemauan UU no 35 tahun 2014.
Merespon KPAI, PB Djarum secara mengejutkan membuat pernyataan akan menghentikan audisi beasiswa bulutangkis umum yang selama ini rutin di gelar. Alasannya, menghentikan polemik. Atau ini sebenarnya juga bagian dari strategi?
Kata eksploitasi yang diungkapkan KPAI, dari beberapa berita di media, jika itu benar, menurut saya KPAI ahistoris. Mungkin sikapnya didasarkan UU, namun melupakan bagaimana PB Djarum berproses melakukan pembinaan, bahkan sebelum ada UU itu.
Terdapat beberapa persoalan buat saya. Apakah sudah tepat penggunaan istilah eksploitasi untuk kasus ini? Apakah tidak lebih pas jika menggunakan pernyataan bahwa ini melanggar UU? Sehingga tidak menimbulkan reaksi publik. Atau memang reaksi ini yang diinginkan?
Pernyataan, tidak menghentikan audisi, adalah pernyataan ambigu. Bukankah jika ini kehendak UU, sejak awal KPAI tidak berkompromi. Tidak menimbulkan kesan melintir seperti sekarang ini.
Publik masih berharap pada PB Djarum tetap melanjutkan apa yang telah selama ini dengan baik di lakukan. Tetapi juga dengan kebesaran hati mentaati berbagai regulasi yang ada. Sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan yang telah dibesarkan oleh rakyat negara ini.
Sumber Bacaan
Kompas, Detik 1, Detik 2
