Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menyoal Wacana Pendidikan Dikenai Pajak

12 Juni 2021   11:06 Diperbarui: 12 Juni 2021   11:12 89
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Beberapa hari lalu, dikabarkan wacana sembako akan dikenai pajak oleh pemerintah dan sekarang pendidikan juga demikian. Padahal, kita ketahui bahwa pendidikan itu penting dan ada alokasi anggaran negara sekitar 20 persen untuk pendidikan.

Tentu wacana penerapan pajak pertumbuhan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan akan menjadi mimpi buruk buat kita. Bagaimana mungkin, pendidikan dikenai pajak sedangkan pemerintah bertanggungjawab memenuhi hak pendidikan masyarakat dan mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen.

Tentu ini kebijakan yang kurang baik. Pemerintah harusnya mencabut RUU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini.

Di masa pandemi ini, hak pendidikan anak tidak berjalan efektif karena pembatasan sekolah tatap muka. Sekolah jarak jauh menggunakan internet juga tidak efektif dan efisien karena tidak semua anak didik mendapatkan pendidikan jarak jauh dikarenakan sinyal di daerah terdalam dan terluar sulit didapat.

Seharusnya pemerintah membantu masyarakat dan anak didik untuk mendapatkan hak pendidikan secara baik bukan malah rencana penerapan pajak pertambahan nilai.

Kita ingin, jangan lagi masyarakat kecil dikenai pajak karena mereka sudah sulit dalam hal ekonomi. Bukan itu saja, hak pendidikan kita pun belum tersalur ke seluruh anak didik. Masih banyak kita temukan anak-anak yang tidak bisa sekolah akibat tidak mempunyai biaya.

Kali ini ada pula wacana penerapan pajak terhadap pendidikan. Masyarakat inginnya pemerintah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Fokus pemerintah harusnya saat ini memperhatikan hak pendidikan karena pendidikan itu sangatlah penting.

Semoga saja ada evaluasi terkait wacana mengenakan pajak terhadap pendidikan. Pemerintah harus cari jalan lain untuk tidak memberatkan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya kritikan dari masyarakat terkait sembako dan pendidikan dikenai pajak menjadikan pemerintah lebih memikirkan secara matang wacana tersebut.

Pemerintah harus terus ada buat rakyat dan harus jadi sarana dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun