Digelarnya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat hari ini di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara hangat diperbincangkan. Berbagai media sekarang ramai memberitakan situasi KLB dan hal-hal yang terjadi terkait dengan itu.Â
Baru ini saja, penulis membaca pemberitaan bagaimana Marzuki Alie dihadang oknum elite partai Demokrat di Bandara Kualanamu Deli Serdang diduga hendak mengikuti acara KLB.
Bukan itu saja, partai Demokrat juga menyurati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Presiden Jokowi juga.
Partai Demokrat dikabarkan meminta Mahfud MD dan Yasonna Laoly menghentikan KLB ilegal. Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho menagih komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi Demokrasi. Hal ini seiring dengan sikap pemerintah yang kesannya mengabaikan KLB Partai Demokrat yang dimotori mantan kader (CNN Indonesia.com).
Apa urgensinya?
Menjadi pertanyaan, apa urgensinya Presiden Jokowi, Mahfud MD dan Yasonna Laoly untuk bertanggungjawab atas KLBÂ Partai Demokrat?. Bukankah beliau-beliau itu adalah bagian dari pemerintah dan tidak boleh mengurusi urusan internal partai politik tertentu?.
Sekarang logikanya adalah bahwa partai Demokrat memiliki masalah di internal mereka sendiri. Apakah barisan kepengurusan dan pembina Partai Demokrat tidak diminta mencari solusi penyelesaian masalah?. Kenapa harus melibatkan pemerintah didalamnya?.
Di satu sisi, Partai Demokrat tadi mengatakan jika Presiden Jokowi tidak bertanggungjawab atas digelarnya KLB ilegal maka mencerminkan Presiden Jokowi tidak berkomitmen terhadap Demokrasi.Â
Di sisi lain, harus dilihat bahwa pemerintah tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga partai terlalu jauh. Nanti kesannya pemerintah ikut campur terhadap urusan internal partai politik tersebut.
Sebab itu, solusi terbaik adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan pengurus lainnya berupaya berdamai dan berbicara dengan semua elemen partai yang ada untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Masalah yang terjadi di internal partai segera diperbaiki. Segala ego sektoral harus disingkirkan demi kebaikan. Itu saja.
