Tewasnya Enam Laskar FPI Jangan Dipolitisasi

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 laskar FPI yang dibentuk oleh Amien Rais dkk meminta Presiden Jokowi bertanggungjawab atas kejadian penembakan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek (Kapel). Gerindra pun mengimbau semua pihak tidak melakukan politisasi terkait kejadian tersebut. Mendengar dan membaca pernyataan Amien Rais tersebut, sontak kita pasti bertanya-tanya, kenapa Presiden Jokowi yang bertanggungjawab atas tewasnya enam laskar FPI?.

Hal itulah yang semakin menguatkan adanya niat untuk membawa kasus tersebut ke ranah politik. Karena itu, kita mengatakan secara tegas bahwa jangan politisasi kasus tewasnya enam laskar FPI.

Berbicara hukum, maka bicara pembuktian. Tidak ada pembuktian Presiden Jokowi yang harus bertanggungjawab atas kasus itu. Komnas HAM mengatakan adanya dugaan petugas melanggar HAM. Maka, harus dilakukan proses hukum kepada petugas yang diduga melanggar HAM, bukan kepada Jokowi selaku Presiden.

Cuma, kita meminta dan mendorong Presiden Jokowi ikut menguatkan penegak hukum untuk adil dan transparan mengusut tewasnya enam laskar FPI dan mengusut rekomendasi Komnas HAM waktu lalu.

Di tangan Kapolri baru Komjen Listyo Sigit Prabowo, harusnya kasus itu sudah terungkap dimana petugas yang dimaksud melanggar HAM segera diproses hukum agr tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin meningkat.

Kapolri yang baru harus ambil peran dalam mengusut kasus itu demi masyarakat dan hukum kita tegak. Namun, petugas jangan mau terjerembab dalam isu-isu politik yang ada dan ajakan berpolitik dalam kasus tersebut.

Harus diupayakan Undang-undang sebagai aturan, keadilan dan transparansi agar semua terang dan tidak jadi polemik kedepannya. Kita yakin Listyo Sigit Prabowo bisa menyelesaikan kasus tewasnya enam laskar FPI sampai vonis pengadilan.

Begitupun, kita kawal proses hukum tanpa ada isu-isu politik didalamnya atau disusupi isu politik. Kita sebagai sebuah bangsa memang tidak bisa membiarkan hukum dicampuradukkan dengan politik.

Hukum harus diselesaikan secara hukum dan politik diselesaikan sesuai jalur politik. Tidak boleh juga saling menabrak kedua ilmu tersebut. 

Buat Pak Amien Rais tidak lagi membuat pernyataan bahwa Presiden Jokowi harus bertanggungjawab, tetapi mendorong saja agar kasus tersebut cepat selesai dan terang benderang.