Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk tak memanjakan generasi milenial sambil mempertanyakan sumbangsih mereka bagi bangsa.
"Saya bilang ke presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial, saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa bertatap langsung, apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini?" kata Megawati dalam acara peresmian kantor DPP PDIP dilansir dari CNN Indonesia.com, 28/10.
Patut sekali kita menyoal pernyataan Megawati Soekarnoputri tersebut. Jujur saja, milenial itu atau generasi muda adalah tonggak perubahan bangsa dan negara yang bisa membawa Indonesia ini kearah kemajuan.
Generasi milenial ini yang akan menggantikan Bu Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin dan semua wakil rakyat yang sedang duduk di parlemen.
Sebab itu, generasi milenial itu harus didengarkan Presiden Jokowi. Penulis tidak sepakat dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Di hari Sumpah Pemuda tahun ini, sudah selayaknya gerakan pemuda demi perubahan makin besar dan makin kritis. Presiden Jokowi harus mendengarkan suara generasi muda bukan memanjakan tapi mendengarkan.
Terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sudah disahkan, tidak ada salahnya bila Presiden Jokowi menerima masukan dari generasi milenial dan mengganti atau mengubah beberapa pasal di UU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah.
Kita sepakat bahwa generasi milenial juga dihimbau agar tidak memainkan demokrasi dengan berbuat rusuh atau ricuh. Kalau ricuh maka akan diproses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebab itulah, tetap generasi milenial kita ingatkan untuk berdemonstrasi atau berdemokrasi dengan bijak dan santun. Dan, generasi milenial juga harus diterima masukannya dan segera diaplikasikan oleh pemerintah.
Jadi, pernyataan Bu Megawati Soekarnoputri sangat pantas dipersoalkan. Presiden Jokowi harus lebih banyak mendengar rakyat dan generasi milenial yang telah memilih Jokowi bukan partai politik.
Presiden Jokowi adalah petugas rakyat bukan petugas partai politik. Sebab itu, lebih banyaklah mendengar rakyat daripada kepentingan partai politik. Semoga saja Presiden Jokowi bisa menerima kritik yang datang dan segera "menikahi" masyarakat kembali.
