Dua hari kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020, 26-27 September 2020, pelanggaran protokol kesehatan oleh calon kepala/wakil kepala daerah dijumpai di sejumlah daerah. Berdasarkan catatan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 26-27 September 2020 yang disampaikan kepada Kompas, 28/9, total terdapat 18 kegiatan kampanye yang tidak menerapkan protokol kesehatan.
Pada hari pertama kampanye, 26/9 di Kabupaten Bandung (Jawa Barat) dan Kabupaten Dompu (Nusa Tenggara Barat), misalnya pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah didapati menggelar pertemuan tatap muka dengan total lebih dari 50 orang. Hal serupa terjadi di Medan pasangan Bobby-Aulia menghadiri kegiatan sukarelawan di sebuah kafe dengan lebih dari 50 orang.
Itu hanya sebagian saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi beberapa hari setelah pengumuman masa kampanye. Sudah banyak pelanggaran lain yang terjadi maka hal itu akan berdampak buruk pada demokrasi kita.
Pelanggaran itu dapat menimbulkan klaster baru sehingga masyarakat akan makin apatis terhadap pilkada sehingga mereka enggan mencoblos karena ketakutan terpapar Covid-19. Yang rugi adalah kita juga dan demokrasi yang kita jalankan sudah sejak lama.
Dampak buruk inilah yang tidak sehat bagi demokrasi kita. Ketika masyarakat enggan maupun apatis terhadap pilkada maka hancurlah demokrasi kita. Masyarakat tidak mau tahu mengenai nasibnya dan pemerintahan daerah bila memilih pemimpinnya saja pun tidak mau.
Karena itu, tidak ada kata lain, para calon kepala daerah harus mau mengikuti arahan dan masukan pemerintah. Jangan melupakan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Sebaiknya, jangan masyarakatnya saja yang patuh. Tapi calon kepala daerah juga harus sama-sama patuh.
Di dalam sebuah negara, setiap penduduknya harus bersama-sama patuh dan taat terhadap perintah dari pemimpinnya. Ketika seorang pemimpin mengatakan terapkan protokol kesehatan maka harus diterapkan oleh setiap bangsa tanpa terkecuali.
Dalam masa kampanye pesta demokrasi tahun ini pun penting setiap kontestan mengikuti aturan. Kita sudah tahu pilkada saja tidak ditunda, ditambah lagi banyak pihak berkampanye bertatap muka. Sama saja hal tersebut membuat penyebaran makin merebak tiada habisnya. Ini sungguh sangat tidak kita inginkan.
Apatis masyarakat akan semakin tumbuh dan tidak mau untuk keluar rumah memilih pemimpinnya hanya karena banyaknya pelanggaran protokol kesehatan dan banyaknya angka penyebaran. Semoga hal itu bisa kita pahami bersama.
