Kabar beredar di media bahwa PKS memutuskan abstain di pilkada Solo dan membuka opsi untuk kampanye golput.
Hal itu dikatakan Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar,"Kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput,". Dilansir dari detik.com, 31/8.
Atas pernyataan itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, 1/9 memberi pernyataan.
"Sebenarnya kalau sanksinya sih tidak ada ya secara yuridis, tetapi kan harusnya kita ini kan sudah sepakat kita menganut sistem demokrasi yang kita kembangkan dalam politik kita. Salah satu ciri khas itu kan bagaimana setiap ada pemilihan pimpinan, baik itu nasional, kepala daerah, itu kan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, kata Ahmad Doli.
Apa yang direncanakan PKS harus kita tolak karena tidak etis di negeri demokrasi kita. Sudah tahu kita harus merayakan pesta demokrasi bersama dengan bisa mengajak masyarakat datang memberi suara atau nyoblos di TPS masing-masing. Ini malah ada niatan kampanye golput.
Malah mengajak golput hanya karena kepentingan politik semata. Sebagai warganegara yang baik tentu harus punya pemikiran untuk memilih pemimpinnya dengan cara demokratis.
Seberapapun kekurangan pemimpin saat pencalonan di pulau Pilkada ini yang kita lihat, tetap harus ada yang kita pilih.
Harus ada pula yang layaknya kita dukung atau support dan membantu pemimpin itu dalam tugas-tugas kenegaraannya nanti demi terciptanya hidup rukun dan damai di negeri ini.
Sangat tidak beralasan untuk melawan Gibran Rakabuming harus pakai cara-cara yang tidak dewasa dalam berdemokrasi yaitu golput atau golongan putih.
Agar pesta demokrasi meriah maka harus ada sinergi yang baik di masyarakat berupa memberi suara atau pilihan dan apa yang disampaikan dalam visi dan misi bisa nantinya direalisasikan si calon saat memimpin.
Penulis juga tak habis pikir ada oknum-oknum yang ingin kampanye golput padahal selama ini kampanye menolak golput disuarakan. Ini malah berbeda dimana kampanye agar golput.
