Dinamika politik di Indonesia saat ini sangat panas. Selain adanya pilkada serentak tahun 2020, ada juga perbincangan mengenai deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dan partai baru Amien Rais.
Untuk kali ini, ada yang tak kalah untuk diperbincangkan adalah pernyataan Refly Harun soal menyuruh Presiden mundur, saya kira tidak ada masalah juga, kata Refly dilansir dari Tribunnews.com, 29/8.
Dia malah mencontohkan dua kasus mundurnya Presiden sebelumnya, yakni Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gusdur.
"Pak Harto dipilih secara sah dalam sidang umum MPR tahun 1998, tapi bulan Mei desakan untuk dia mundur itu besar sekali, ungkapnya.
Akhirnya Pak Harto untuk menjaga kohesivitas, kemudian memilih untuk mundur. Hak yang sama juga terjadi dengan Gusdur pada tahun 2001.
Atas keinginan agar Jokowi mundur ditanggapi oleh Bu Megawati Soekarnoputri bahwa beliau heran banyak orang tidak suka dengan pemerintah padahal pemerintah ini dipilih langsung bukan oleh MPR seperti dulu.
Penulis pribadi sepakat dengan Bu Megawati bahwa untuk apa menuntut mundur, lebih baik mendorong, mengingatkan dan membantu pemerintah terutama Presiden Jokowi agar lebih baik lagi.
Toh juga tidak ada kasus serius terjadi di negara ini dan pribadi beliau. Tak perlu membawa-bawa permasalahan semua kearah politik. Terlalu ketara sekali.
Tak ada salahnya mengingatkan, mendorong dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini. Tak ada ruginya juga kalau kita support pemerintah untuk tetap semangat tanpa henti dalam menyelamatkan rakyat dari Pandemi dan krisis.
Kalau hanya tahunya menuntut mundur, gantinya siapa?. Mau mengganti dengan orang-orang yang menuntut mundur?. Jadi, ketika orang yang menuntut mundur terpilih, lalu ada lagi masyarakat yang menuntut mundur lagi, bagaimana?.
Kita hanya habis-habiskan waktu saja dengan suara-suara menuntut mundur tapi masalah tidak ada yang selesai. Rugi!.
