Sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa sangat heran ketika dirinya dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dituduh sebagai komunis.
"Pancasila itulah tempat kita berpijak untuk politik. Kita ini partai nasionalis. Semua inspirasinya datang dari proklamator kita yang orang boleh saja tak senang, malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja. Lho aneh kan? Tanya Megawati dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP Gelombang II yang dilaksanakan secara daring dilansir dari Sindonews.com, 26/8.
"Tapi orang yang nggak senang selalu bilang saya ini PKI. Pak Jokowi dibilang PKI. Nalarnya itu ke mana?" lanjut Bu Mega.
Memang isu-isu itu selalu dilemparkan apalagi waktu sebelum pemilu 2019 lalu. Tentu itu sangat memperihatinkan. Itulah yang penulis sebut sebagai serangan "basi" yang dilemparkan tanpa henti apalagi dalam sebuah kontestasi.
Atas kejadian itu, begitulah pertanda bagaimana demokrasi kita sangat dijunjung tinggi. Bagaimana pula masyarakat sangat bebas untuk berbicara dan beropini sehingga kadang opininya amburadul.
Ketika diproses hukum dikatakanlah demokrasi di Indonesia dibungkam padahal kata-kata oknum tersebut yang tak bisa dijaga. Inilah yang sangat berbahaya sekali.
Sangat memperihatinkan bila seorang Presiden diterpa isu-isu komunis tersebut. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah kebenaran. Sudah banyak juga kita tahu proses hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan kejahatan melalui siber tapi sepertinya belum menjerakan oknum lainnya yang sering membuat isu hoaks dan ujaran kebencian.
Apa yang dialami Bu Megawati dan Presiden Jokowi itu adalah bentuk kebebasan berbicara tadi, kebebasan bermedia sosial dan kebebasan dalam berekspresi sehingga ada -ada saja oknum melemparkan isu "basi" tadi.
Tidak ada jalan lain, andai ada lagi oknum-oknum yang berkata demikian maka harus ada upaya hukum yang tegas. Jika sosialisasi bermedia sosial cerdas, literasi digital yang baik tapi tetap banyak tuduhan-tuduhan keji, kebencian dan hoaks, maka perlu ada penegakan hukum.
Tidak bisa dibiarkan hal tersebut semakin menggurita di negeri kita. Nalar kadang dirasuki ketidaksukaan, kemarahan dan kebencian sehingga harus diluruskan dengan cara-cara yang tegas jika cara persuasif tidak bisa lagi menjerakan.
Ada cara-cara yang tidak wajar sering dilemparkan untuk merusak mental dan menjatuhkan reputasi kawan politik. Karangan ada tindakan-tindakan yang tidak fair demi sebuah kekuasaan.
